Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara menyetujui Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Kerja Sama Maritim dalam KTT ASEAN ke-48 yang digelar di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5). Kesepakatan ini menegaskan komitmen kawasan untuk menjaga stabilitas, keamanan, serta perdamaian laut regional di tengah meningkatnya tantangan geopolitik global.
Deklarasi tersebut ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin menegaskan kembali pentingnya penyelesaian sengketa secara damai serta penghormatan penuh terhadap hukum internasional tanpa ancaman maupun penggunaan kekuatan.
ASEAN juga menekankan bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) merupakan kerangka hukum utama yang bersifat universal dalam seluruh aktivitas kelautan dan kemaritiman. Dokumen tersebut disebut sebagai fondasi penting bagi kerja sama regional maupun global di sektor laut.
“Seluruh Negara Anggota ASEAN telah menjadi pihak dalam UNCLOS 1982, yang mencerminkan komitmen bersama untuk menegakkan hukum internasional serta memperkuat kerja sama maritim demi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan kawasan,” demikian isi pernyataan bersama yang dirilis ASEAN.
Koordinasi lintas sektor
Dalam deklarasi tersebut, ASEAN juga menyoroti pentingnya kerja sama di berbagai bidang kemaritiman, termasuk keamanan laut, keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan laut, serta penanganan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF). Selain itu, perhatian juga diberikan pada penguatan ekonomi biru, konektivitas maritim, serta perlindungan infrastruktur bawah laut seperti kabel dan pipa bawah laut.
Para pemimpin ASEAN turut menekankan pentingnya menjaga stabilitas jalur perdagangan laut global dan rantai pasok energi, termasuk peningkatan ketahanan logistik kawasan. Kerja sama juga diperluas ke sektor keselamatan pelayaran, pembangunan pelabuhan, dan pengembangan transportasi laut berkelanjutan.
ASEAN juga kembali menegaskan pentingnya implementasi penuh Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), serta mendorong percepatan perundingan penyusunan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan yang efektif dan substantif sesuai hukum internasional.
Dalam deklarasi tersebut, ASEAN juga menyatakan dukungan terhadap rencana pembentukan Pusat Maritim ASEAN di Filipina, yang diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperdalam kerja sama regional di bidang kemaritiman.
