AS jatuhkan sanksi kepada milisi Myanmar terkait penipuan siber, perdagangan manusia di kawasan

Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi finansial terhadap kelompok milisi Myanmar yang dituduh menjalankan operasi penipuan siber yang menipu warga Amerika dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai.

Departemen Keuangan AS mengumumkan pada hari Rabu bahwa Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) dan empat pemimpinnya telah dimasukkan dalam daftar hitam karena mendukung pusat-pusat penipuan yang beroperasi di wilayah mereka di Myanmar yang dilanda konflik. 

Sanksi tersebut juga menargetkan beberapa entitas dan seorang individu yang terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir di China.

Washington mengatakan bahwa jaringan-jaringan di bawah perlindungan DKBA telah memperdagangkan ribuan korban—banyak yang dipancing dari negara-negara tetangga seperti Thailand, Kamboja, Laos, dan Filipina—yang memaksa mereka bekerja di kompleks-kompleks penipuan daring di bawah ancaman dan kekerasan.

"Jaringan kriminal yang beroperasi di Burma mencuri miliaran dolar dari warga Amerika yang bekerja keras melalui penipuan daring," kata John Hurley, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, menggunakan nama lama negara tersebut.

"Jaringan yang sama ini memperdagangkan manusia dan turut memicu perang saudara yang brutal di Myanmar. Pemerintah akan terus menggunakan segala cara yang kita miliki untuk memburu para penjahat siber ini—di mana pun mereka beroperasi—dan untuk melindungi keluarga-keluarga Amerika dari eksploitasi mereka." tambahnya.

Kekhawatiran regional 

Selama beberapa tahun terakhir, ratusan ribu orang telah diperdagangkan oleh geng-geng kriminal di seluruh Asia Tenggara dan dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan, banyak diantaranya terletak di wilayah perbatasan Myanmar. 

Para korban seringkali diiming-imingi pekerjaan yang sah dan kemudian dipaksa untuk menipu target secara daring.

Masalah ini telah meresahkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang juga melihat warga negara sendiri menjadi korban. Pemerintah di Thailand, Kamboja, dan Filipina telah meningkatkan kerja sama untuk menyelamatkan pekerja yang diperdagangkan dan menindak operasi kriminal lintas batas.

Pada bulan September lalu, Para jaksa dari seluruh negara ASEAN berkumpul di Bali dan menyatakan kesepakatan melalui Deklarasi Bali, sebuah deklarasi yang memperkuat kolaborasi menangani kejahatan dan kriminal lintas batas termasuk memerangi lonjakan sindikat penipuan online yang mengeksploitasi wilayah perbatasan negara yang rapuh dan penegakan hukum yang lemah di zona konflik.