Indonesia perkuat diplomasi dan strategi energi hadapi ketegangan Timur Tengah
Pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit diesel menjadi tenaga surya melalui penugasan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara, serta menyiapkan kebijakan fleksibilitas kerja.
Ketegangan di Timur Tengah akibat serangan militer AS dan Israel ke Iran memicu kekhawatiran global soal pasokan energi dan stabilitas kawasan. Indonesia bergerak cepat melalui diplomasi aktif, menekankan negosiasi sebagai jalan utama untuk mencegah konflik meluas.
Pemerintah menekankan perlunya deeskalasi melalui saluran diplomatik bilateral maupun forum internasional, sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif”.
Jakarta mengingatkan bahwa eskalasi konflik bisa mendorong kenaikan harga energi global, mengganggu jalur perdagangan penting, dan menuntut penyesuaian kebijakan domestik yang cepat.
“Indonesia siap memfasilitasi dialog dan menekankan pentingnya stabilitas regional melalui kerja sama internasional,” kata Presiden Prabowo, menegaskan peran strategis diplomasi dalam mencegah konflik lebih luas.
Di sisi ekonomi, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif terhadap kenaikan harga BBM dan komoditas strategis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah berupaya menjaga defisit APBN di bawah 3 persen melalui efisiensi di kementerian dan lembaga.
Fokus pada keamanan energi
Sektor energi menjadi perhatian utama. Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 20–21 juta barel minyak per hari atau sekitar sepertiga konsumsi global, membuat gangguan pasokan berpotensi menimbulkan lonjakan harga dan tekanan ekonomi. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia perlu strategi cepat untuk menahan dampak kenaikan biaya energi dan menjaga keseimbangan APBN.
Sebagai Ketua D-8 periode 2026–2027, Indonesia juga memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan seruan penahanan diri, termasuk ke Iran yang mendorong D-8 mengeluarkan kecaman resmi atas serangan. Selain itu, ASEAN, di bawah kepemimpinan Malaysia, menekankan penghentian segera permusuhan dan perlindungan warga sipil.
Selain itu, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit diesel menjadi tenaga surya melalui penugasan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara, serta menyiapkan kebijakan fleksibilitas kerja berupa work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Langkah ini diproyeksikan menekan konsumsi BBM hingga 20 persen dari penggunaan normal.