Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati penurunan tarif impor AS atas barang asal Indonesia menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen, dengan sejumlah komoditas utama—termasuk minyak sawit—mendapatkan pembebasan bea masuk.
Kesepakatan ini ditandatangani pada Kamis (19/2) di Washington, AS oleh Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer setelah perundingan berbulan-bulan.
Menko Airlangga menyebut perjanjian itu sebagai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan kedua negara. Selain sawit—yang menyumbang sekitar 9 persen ekspor Indonesia—kopi, kakao, karet, dan rempah-rempah juga akan masuk ke pasar AS tanpa tarif.
Tarif 19 persen tersebut sejalan dengan kesepakatan AS dengan negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Filipina, sementara Vietnam dikenai 20 persen. Malaysia juga memperoleh pengecualian tarif untuk sawit, kakao, dan karet.
Sebelumnya awal minggu ini, perusahaan-perusahaan Indonesia dan AS juga mengumumkan kesepakatan bisnis senilai US$38,4 miliar.
Tarif nol persen untuk tekstil dari Indonesia
Kesepakatan dagang ini tercapai setelah awal tahun yang berat bagi pasar Indonesia, menyusul peringatan MSCI terkait potensi penurunan status pasar saham serta pemangkasan prospek peringkat kredit oleh Moody’s.
Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Yose Rizal Damuri menilai kepercayaan investor dapat pulih bila Indonesia menggunakan kesepakatan dengan AS sebagai landasan deregulasi dan reformasi yang lebih luas.
Dalam pengaturan perdagangan, produk tekstil Indonesia akan dikenai tarif nol persen melalui mekanisme kuota yang masih dibahas, dengan besaran kuota ditentukan oleh penggunaan bahan baku asal AS seperti kapas dan serat buatan.
Indonesia juga akan menghapus tarif untuk sebagian besar produk AS serta menurunkan hambatan non-tarif, termasuk persyaratan kandungan lokal.
Jakarta sepakat menerima standar produk AS untuk keselamatan kendaraan, emisi, alat kesehatan, dan farmasi.
Permintaan AS untuk memasukkan klausul non-ekonomi—seperti isu nuklir dan Laut China Selatan—disebut telah ditarik dari perjanjian dagang tersebut.
Kesepakatan ini juga menyentuh kepentingan AS pada mineral kritis di tengah kekhawatiran atas dominasi China.
Indonesia akan membatasi “produksi berlebih” fasilitas pengolahan mineral milik asing agar sesuai kuota nasional untuk komoditas seperti nikel, kobalt, bauksit, tembaga, dan mangan, serta bertindak terhadap perusahaan asing yang merugikan kepentingan dagang AS.
Jakarta akan memfasilitasi investasi AS di mineral kritis dan energi, serta mempercepat pengembangan sektor tanah jarang bersama perusahaan AS.
Perjanjian berlaku 90 hari setelah prosedur hukum rampung dan masih dapat disesuaikan jika disetujui kedua pihak.
Presiden Prabowo Subianto berada di Washington untuk penandatanganan dan menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian (BoP) yang digagas Presiden AS Donald Trump.
