Indonesia mulai memperketat kendali negara atas cadangan nikel terbesar di dunia, sebuah langkah yang berpotensi mengguncang rantai pasok kendaraan listrik (EV) global di tengah pergeseran teknologi baterai yang kian mengurangi ketergantungan pada logam tersebut.
Kebijakan ini muncul setelah bertahun-tahun Jakarta menjadikan nikel sebagai tumpuan ambisi membangun industri EV dari hulu hingga hilir.
Melansir laporan Associate Press (AP) baru-baru ini, posisi Indonesia di pasar nikel melonjak drastis sejak larangan ekspor bijih mentah diberlakukan pada 2020. Menurut S&P Global Market Intelligence, porsi Indonesia dalam pasokan nikel global naik dari 31,5 persen pada 2020 menjadi sekitar 60 persen pada 2024.
Arus investasi—terutama dari China—mengalir ke sektor pemurnian dan smelter, mengubah lanskap industri mineral di Sulawesi yang menyimpan lebih dari separuh produksi tambang nikel dunia, menurut Institute for Energy Economics and Financial Analysis.
Namun, hasil yang diharapkan tak sepenuhnya terwujud.
Para analis menilai ekspansi tambang dan pembukaan hutan dilakukan dengan dalih transisi energi dan pembangunan rantai pasok EV domestik, tetapi nilai tambah industri kendaraan listrik belum benar-benar tercapai.
“Hutan sudah dieksploitasi habis-habisan, tapi rantai nilai kendaraan listrik tidak pernah kita dapatkan,” kata Putra Adhiguna dari Energy Shift Institute kepada AP.
Dampak lingkungan
Di tahun 2025, pemerintah menindak apa yang disebutnya eksploitasi ilegal sumber daya alam. Otoritas menyatakan banyak izin tambang dan perkebunan bermasalah karena suap atau tak pernah disahkan.
Lebih dari 4 juta hektare tambang, kebun sawit, dan fasilitas pengolahan disita, denda sekitar US$1,7 miliar dijatuhkan, dan hingga 4,5 juta hektare tambahan bisa menyusul tahun ini.
Namun, langkah keras ini datang saat prospek nikel melemah karena produsen EV—terutama di China—beralih ke kimia baterai berbasis besi (LFP) yang lebih murah dan stabil.
Dampak lingkungannya juga berat.
Analisis World Resources Institute menunjukkan penambangan memicu hilangnya sekitar 370.000 hektare hutan Indonesia pada 2001–2020, tertinggi di dunia, dengan lebih dari sepertiganya berupa hutan hujan primer kaya karbon.
Ketergantungan smelter pada batu bara menambah beban emisi; studi IEEFA memperkirakan produsen nikel besar melepas sekitar 15 juta ton metrik gas rumah kaca pada 2023.
Salah satu penyitaan paling disorot tahun lalu terjadi di tambang nikel raksasa yang mayoritas dimiliki Tsingshan Holding Group.
Laporan organisasi lingkungan Climate Rights International menautkan operasi tersebut dengan deforestasi, polusi udara dan air, peningkatan emisi berbasis batu bara, serta pemindahan warga dan risiko kesehatan.
Bhima Yudhistira, pakar di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) di Jakarta, kebijakan penyitaan tidak berangkat dari agenda perlindungan lingkungan. “Tidak ada jaminan keadaan akan membaik. Justru bisa lebih buruk,” ujarnya.
Di sisi industri, Indonesia sempat menarik minat investor Korea Selatan dan China.
Pabrik sel baterai EV pertama dibuka pada 2024 oleh Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution, tetapi pada 2025 LG mundur dari proyek baterai US$8,4 miliar dengan alasan kondisi pasar. Pabrik EV BYD tetap dibangun, sementara CATL menggarap fasilitas baterai bersama BUMN.
Meski penjualan EV domestik naik—lebih dari 43.000 unit pada 2024 atau sekitar 5 persen pasar—bahkan produksi 1 juta unit per tahun dengan baterai kaya nikel hanya akan menyerap kurang dari 1 persen output nikel nasional, menurut Energy Shift Institute.
Separuh EV global kini memakai baterai LFP, kata International Energy Agency.
Terjebak antara China dan AS
Tekanan geopolitik ikut membingkai kebijakan ini.
Upaya nasionalisasi berpotensi mengendurkan dominasi Beijing di sebagian rantai pasok dan memberi Jakarta ruang merayu pembeli AS.
Dalam perundingan dagang dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melonggarkan larangan ekspor nikel mentah ke AS. Indonesia juga mengundang investasi AS di mineral kritis, tetapi posisinya rumit.
“Bagaimana Indonesia meniti jalan di antara dua negara adidaya yang sama-sama ingin menguasai sumber daya nasional yang dimiliki Indonesia?” kata Li Shuo, Direktur China Climate Hub di Asia Society Policy Institute kepada AP.
Negara-negara Asia Tenggara lain yang “terjepit” antara Washington dan Beijing mengamati Jakarta dengan saksama.
Bhima menambahkan, ketidakpastian akibat penyitaan lahan bisa membuat investor asing menahan diri. “Ini membuat masa depan nikel—baik tambang maupun hilirisasi—menjadi tidak jelas. Ketidakpastian itu mahal bagi investor.”
