Rencana pemerintah Indonesia meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat tidak akan mengubah pola pengadaan di tubuh BUMN minyak dan gas, Pertamina.
Pertamina menegaskan bahwa setiap kontrak impor tetap harus melalui proses tender, meskipun Jakarta dan Washington baru saja menyepakati perjanjian dagang baru.
Kesepakatan yang diumumkan Kamis lalu memangkas tarif impor AS menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen. Dalam paket kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membeli barang dan jasa dari Amerika Serikat senilai total US$38,4 miliar, dengan porsi sekitar US$15 miliar dialokasikan untuk komoditas energi seperti minyak mentah, LPG, dan bahan bakar.
Pada akhir pekan ini, keputusan besar dikeluarkan oleh Mahkamah Agung AS yang membatalkan tarif-tarif Presiden Trump terhadap negara-negara mitra AS termasuk dengan Indonesia yang baru saja menyelesaikan negosiasi tarif.
Pemerintah Indonesia tengah mengkaji dan menyatakan kesiapan terhadap pergeseran kebijakan tarif AS ini.
Langkah diversifikasi sumber energi
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysious Mantiri menegaskan tidak ada mekanisme khusus dalam pengadaan impor energi dari AS. “Kami tetap menjalankan bisnis seperti biasa melalui tender dan bidding. Tidak ada penunjukan langsung,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menambahkan bahwa kesepakatan dagang itu dapat mendorong kenaikan impor LPG dari Amerika Serikat. Saat ini, sekitar 57 persen LPG impor Pertamina berasal dari AS, dan angka tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga 70 persen dari total impor tahunan perusahaan.
Upaya memperkuat pasokan energi dari Amerika Serikat juga telah dimulai sebelumnya. Tahun lalu, Pertamina menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah perusahaan, termasuk Exxon Mobil, Chevron, dan KDT Global Resources.
Pemerintah Indonesia menyebut strategi ini sebagai bagian dari langkah diversifikasi sumber energi, dengan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Singapura, Timur Tengah, dan Afrika, serta memperbesar porsi impor dari Amerika Serikat.
Selain itu, kesepakatan dagang tersebut juga berdampak pada sektor hulu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kontrak Exxon Mobil untuk mengelola Blok Cepu di Jawa Timur akan diperpanjang hingga 2055.
Ia memperkirakan perpanjangan itu dapat mendorong tambahan investasi sekitar US$10 miliar.
“Namun, masih ada beberapa hal yang perlu kami perjelas, termasuk soal skema bagi hasil dan cost recovery,” kata Bahlil. “Proses ini akan segera diselesaikan.”
