Kesepakatan ini mencakup beberapa poin penting. Indonesia setuju memperluas akses investor AS di sektor mineral kritis. Jakarta juga akan meningkatkan pembelian minyak mentah dan gas cair dari AS.
Selain itu, Indonesia mendukung pembangunan jalur ekspor batu bara Amerika dan bekerja sama dalam pengembangan reaktor nuklir modular kecil.
Sebagai imbalannya, AS menurunkan ancaman tarif dari 32 persen menjadi 19 persen. Beberapa produk utama Indonesia, termasuk minyak sawit, kopi, kakao, rempah, dan karet, kini bisa masuk pasar AS tanpa tarif. Kesepakatan ini masih menunggu ratifikasi parlemen Indonesia sebelum resmi berlaku.
Posisi strategis dan dampak energi
Indonesia, produsen nikel terbesar dunia, memiliki cadangan mineral penting untuk kendaraan listrik dan sistem energi bersih. Kesepakatan ini menempatkan Jakarta di persimpangan kepentingan AS dan China, yang menjadi investor dan pasar utama batu bara serta nikel Indonesia.
Haryo Limanseto dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan ketentuan energi dalam kesepakatan ini “menyeimbangkan perdagangan luar negeri dan memenuhi kebutuhan energi domestik.”
Putra Adhiguna dari Energy Shift Institute menambahkan, “Kepemimpinan Indonesia berupaya menyeimbangkan antara Barat dan China. Pengaruh China tak bisa dihindari karena merupakan mitra dagang terbesar Indonesia.”
Kesepakatan ini mempermudah perusahaan Indonesia membeli produk energi AS senilai sekitar 15 miliar dolar. Produk yang dibeli terutama gas cair, minyak mentah, dan bensin.
Indonesia juga akan berinvestasi membangun jalur ekspor dari Pantai Barat AS agar batu bara Amerika lebih kompetitif di pasar global. Negara ini berkomitmen bekerja sama dengan AS dan Jepang dalam proyek reaktor nuklir modular kecil di Kalimantan Barat.
Meski memperkuat hubungan dagang, pakar menilai kesepakatan ini berpotensi memperlambat transisi energi bersih Indonesia. Selama lima tahun terakhir, kapasitas energi surya baru mencapai kurang dari 1 gigawatt. Sementara bahan bakar fosil masih mendominasi 78 persen bauran energi nasional pada 2023.
Keputusan Mahkamah Agung AS menentang tarif global Trump menambah ketidakpastian implementasi kesepakatan. Beberapa ketentuan juga mendapat kritik karena dianggap melemahkan persyaratan sertifikasi halal, yang penting bagi pasar domestik mayoritas Muslim.
Meha Sitepu dari The Asia Group menilai ratifikasi parlemen Indonesia bisa menjadi tantangan. Ketidakpastian dari sisi AS menambah risiko pelaksanaan kesepakatan.
