Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim, membeberkan memori kelam penuh kecemasan saat pertama kali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada tahun 2019 silam.
Pengakuan tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan duplik pribadinya di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6).
Di ruang sidang, Nadiem mengenang bagaimana penunjukannya kala itu telah mendobrak sejarah baru dalam lanskap politik tanah air. "Saya belum pernah memasuki dunia politik maupun dunia pendidikan secara formal. Dengan mengangkat saya sebagai Mendikbud, Bapak Presiden Joko Widodo mengambil keputusan yang memutus tradisi politik puluhan tahun," ujar mantan bos Gojek tersebut.
Nadiem menegaskan, latar belakang dirinya sangat kontras jika dibandingkan dengan para pendahulunya yang mengomandoi sektor pendidikan nasional. Pasalnya, kursi nomor satu di kementerian tersebut secara historis hampir selalu diamanahkan kepada tokoh-tokoh dari organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan terbesar di Indonesia. Ditambah lagi, statusnya kala itu adalah menteri termuda di jajaran kabinet.
Menyadari posisinya yang minim dukungan partai politik, tanpa basis ormas, serta nihil pengalaman birokrasi, Nadiem mengaku langsung bergerak cepat untuk mencari sokongan internal sejak pertengahan 2019. Langkah ini diambil karena ia menyadari ruang kerja barunya akan dipenuhi dinamika politik yang rumit dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Takut Dianggap Tidak Kompeten oleh Bawahan
Lebih lanjut, Nadiem secara jujur mengakui adanya beban psikologis besar saat pertama kali menginjakkan kaki di gedung kementerian. Ia diliputi kekhawatiran mendalam bahwa para bawahan dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya akan memandang dirinya tidak kompeten dalam memimpin cetak biru pendidikan Indonesia.
"Saya khawatir, saya tidak akan mendapatkan informasi yang utuh dari bawahan saya. Dan saya khawatir saya tidak akan berdaya menghadapi kompleksitas birokrasi," tutur Nadiem mengenang masa-masa awalnya.
Kecemasan atas jurang pemisah antara kultur dinamis sektor swasta dan kaku-nya birokrasi pemerintahan inilah yang kemudian mendasari kebijakannya membentuk tim khusus. Nadiem berdalih, pembentukan tim penasihat dan staf khusus yang diisi oleh deretan darah muda merupakan strategi jembatan komunikasi agar roda kementeriannya tetap adaptif.
Di hadapan majelis hakim, Nadiem merinci sejumlah nama profesional muda dengan rekam jejak mentereng yang sengaja ia rekrut karena dinilai memiliki integritas tinggi. Nama-nama seperti Jurist Tan, Hamid Muhammad, Fiona Handayani, Pramoda Dei Sudarmo, Muhamad Heikal, hingga tokoh pendidikan Najelaa Shihab, diklaim sebagai sosok yang berani mendebat pemikirannya demi kemajuan pendidikan.
"Saya mencari orang-orang yang dapat mengajari saya, yang berani berbeda pendapat dengan saya, dan yang senantiasa mendahulukan misi pendidikan di atas kepentingan pribadi mana pun, termasuk kepentingan saya sendiri," pungkas Nadiem di akhir pembacaan dupliknya, melansir laporan dari Kompas.
