Indonesia telah memenuhi sekitar 80 persen persyaratan untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), seiring berlanjutnya proses evaluasi dan peninjauan terhadap berbagai sektor kebijakan nasional, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Secara keseluruhan, progres sementara kita sudah memenuhi sekitar 80 persen," kata Airlangga di Jakarta, Senin (9/11).
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah kini memprioritaskan penyelesaian tiga regulasi utama pada 2027 guna memenuhi standar yang masih tersisa dan menjaga target keanggotaan penuh pada 2028.
Dalam keterangannya, Indonesia telah menyelesaikan peninjauan terhadap 20 dari 24 sektor yang menjadi bagian dari proses aksesi OECD. Meski sebagian besar evaluasi telah dilalui, sejumlah bidang, termasuk kesehatan, masih membutuhkan penyesuaian lebih lanjut.
Tiga regulasi prioritas
Tiga agenda legislasi yang menjadi perhatian pemerintah mencakup pengaturan tindak pidana penyuapan pejabat publik asing, revisi Undang-Undang Statistik, serta pembaharuan Undang-Undang Persaingan Usaha.
Penguatan aturan anti suap akan mencakup penyempurnaan kerangka hukum untuk menangani praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik asing, termasuk melalui kemungkinan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, pembaruan regulasi persaingan usaha diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan perkembangan praktik bisnis saat ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Komisi VI DPR RI telah membahas usulan perubahan, terutama terkait pengaturan merger, akuisisi, dan mekanisme notifikasi transaksi bisnis.
Di luar agenda reformasi domestik, pemerintah juga tengah mendorong penguatan hubungan perdagangan internasional melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA). Kesepakatan tersebut ditargetkan ditandatangani pada November 2026 dan diharapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Airlangga menegaskan proses aksesi OECD masih berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah. Upaya tersebut akan mendapat momentum tambahan melalui kunjungan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann ke Indonesia pada 25 November 2026.
