Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai mempersiapkan ribuan personel untuk kemungkinan penugasan misi penjaga perdamaian di luar negeri, termasuk ke wilayah konflik seperti Gaza, Palestina.
Hal ini disampaikan usai pertemuan pimpinan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan jumlah pasukan yang disiapkan masih bersifat perkiraan dan akan beroperasi dalam format satu brigade, Maruli menyebut estimasi kekuatan pasukan berada di kisaran 5.000 hingga 8.000 personel.
“Bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernegosiasi semua, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” kata Maruli.
Ia menjelaskan, mekanisme penugasan masih menunggu arahan resmi dari penyelenggara misi perdamaian. Meski keputusan penempatan belum ada, TNI AD telah memulai tahap awal persiapan.
Pelatihan yang dilakukan saat ini mencakup pembentukan karakter prajurit serta kesiapan kesehatan.
"Kami sudah mulai melatih personel yang berpotensi menjadi pasukan perdamaian. Satuan Zeni dan tim kesehatan adalah beberapa yang sedang kami siapkan," ujar Maruli.
Langkah persiapan ini sejalan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Board of Peace yang didukung Presiden AS Donald Trump, sebuah kebijakan yang memicu perdebatan di dalam negeri.
Sebelumnya, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia mengerahkan hingga 20.000 personel guna membantu menjaga perdamaian di Gaza.
"Jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 putra-putri terbaik kami, atau bahkan lebih," tegas Presiden di New York pada 23 September 2025.
Prabowo menegaskan komitmen tersebut bukan sekadar pernyataan simbolik. Ia merujuk pada rekam jejak Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB sebagai bukti peran aktif Jakarta dalam misi perdamaian dunia.
