Indonesia terus mematangkan kesiapan untuk berpartisipasi dalam misi stabilisasi di Jalur Gaza, sembari menegaskan bahwa seluruh pengerahan personel hanya dapat dilakukan di bawah mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah menilai bahwa situasi di lapangan membutuhkan landasan hukum dan operasional yang jelas sebelum pengerahan dapat dilaksanakan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, mengatakan bahwa komitmen Indonesia untuk mengirim hingga 20.000 personel merupakan bagian dari kontribusi terhadap perdamaian dunia. Ia menekankan bahwa operasi di Gaza harus dimulai dari penghentian agresi.
“Pertama kita harus memiliki gencatan senjata permanen di Gaza, yang akan menjadi langkah awal untuk membuka akses kemanusiaan serta tahap pemulihan dan rekonstruksi,” ujarnya kepada Anadolu.
Mulachela menambahkan bahwa Indonesia memandang penyelesaian politik jangka panjang hanya dapat berjalan jika situasi keamanan memungkinkan. Ia menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung lahirnya negara Palestina yang merdeka melalui solusi dua negara.
“Gencatan senjata permanen akan membuka jalan bagi akses kemanusiaan, rekonstruksi, dan pada akhirnya kemerdekaan Palestina,” katanya.
Kesiapan personel
Di tingkat internasional, koordinasi antar negara yang berpotensi menjadi kontributor pasukan terus berlangsung. Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menyampaikan bahwa Indonesia aktif dalam pembahasan teknis, termasuk mekanisme penugasan dan kesiapan personel yang akan dikerahkan.
Menurut Nasir, TNI dan Polri sudah berada dalam tahap persiapan internal guna memastikan mereka dapat bergerak cepat jika mandat PBB diterbitkan. Persiapan tersebut meliputi kesiapan pasukan, perlengkapan, serta skema dukungan logistik yang diperlukan di lapangan.
Kementerian Luar Negeri melalui juru bicara Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa Indonesia hanya akan terlibat apabila seluruh unsur dalam mandat PBB telah ditetapkan secara detail. Hal ini mencakup aturan operasi, pihak yang bertanggung jawab di lapangan, serta kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara yang berkontribusi.
Adapun Dewan Keamanan PBB pada pertengahan November telah mengesahkan resolusi yang membentuk International Stabilization Force (ISF) untuk Gaza. Pasukan ini diberi mandat awal selama dua tahun untuk mengamankan wilayah, memastikan perlindungan warga sipil, serta memfasilitasi bantuan kemanusiaan.
Di dalam negeri, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah memastikan kesiapan 20.000 personel TNI, termasuk tenaga kesehatan dan insinyur yang diperlukan untuk misi kemanusiaan. Pesawat Hercules C-130 dan KRI rumah sakit juga disiagakan sebagai unsur pendukung.
Indonesia memiliki peluang untuk mengambil peran moral sekaligus strategis berkat rekam jejak panjang dalam misi penjaga perdamaian. Setiap pengerahan harus memenuhi standar keamanan PBB dan dipastikan berorientasi kemanusiaan.
