Indonesia siap mundur dari “Board of Peace” AS jika tak dorong kemerdekaan Palestina
Pemerintah Indonesia kemarin menyatakan siap menarik diri dari “Board of Peace” AS jika forum tersebut tidak sesuai kebijakan Jakarta yang mendukung perdamaian Gaza dan kemerdekaan Palestina.
Indonesia membuka peluang untuk menarik diri dari inisiatif Dewan Perdamaian Gaza atau yang lebih dikenal dengan “Board of Peace” (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump apabila forum tersebut tidak mendorong kemajuan nyata menuju kemerdekaan Palestina.
Sikap itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menanggapi kekhawatiran terkait posisi Indonesia dalam BoP dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/02).
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan, Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia tidak bersifat mengikat apabila kebijakan dewan tersebut bertentangan dengan prinsip nasional. Menurut Nafis, presiden juga menyatakan siap keluar dari BoP jika tidak ada perubahan arah yang sejalan dengan pandangan Indonesia.
Nafis menambahkan, Prabowo menilai Indonesia dapat memilih untuk tidak terlibat atau abstain apabila keputusan BoP menyimpang dari posisi Jakarta. Jika kondisi itu berlanjut dan Indonesia tidak memiliki ruang untuk mempengaruhi kebijakan, maka opsi mundur tetap terbuka.
Pernyataan senada disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia menegaskan bahwa presiden sejak awal membuka kemungkinan penarikan diri jika arah kebijakan BoP tidak sesuai dengan tujuan Indonesia.
Menurut Sugiono, sasaran utama Indonesia adalah tercapainya perdamaian segera di Gaza, dilanjutkan dengan perdamaian yang lebih luas di Palestina, dan pada akhirnya kemerdekaan serta kedaulatan Palestina.
“Itu adalah jalur yang ingin kita capai,” ujar Sugiono, seraya menekankan bahwa semua langkah diplomasi Indonesia akan tetap berada dalam koridor tersebut.
Trump mengumumkan pembentukan “Board of Peace” pada 15 Januari sebagai bagian dari rencana besarnya untuk Gaza di WEF 2026 di Davos, Swiss. Inisiatif itu menyusul tercapainya kesepakatan gencatan senjata pada 10 Oktober 2025 di Sharm El Sheikh, Mesir.
Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB mengesahkan keberadaan BoP melalui Resolusi 2803.