Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina serta pembelaan terhadap hak-hak negara berkembang (Global South) dipastikan tetap menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali oleh Menteri Luar Negeri yang baru dilantik, Arrmanatha Nasir, dalam siaran pers perdananya di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/10).
"Sikap Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah karena konstitusi kita juga tidak berubah," ujar Arrmanatha. Ia menekankan bahwa Indonesia akan terus berdiri berdampingan dengan rakyat Palestina hingga negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud sepenuhnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia akan terus mengambil langkah-langkah konkret, termasuk mendorong perlindungan bagi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, serta mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi di Jalur Gaza pascaserangan militer Israel.
Arrmanatha menegaskan bahwa perjuangan rakyat Palestina merupakan bagian dari visi diplomasi Indonesia yang lebih luas dalam membela kepentingan negara-negara berkembang di tengah lanskap geopolitik dunia yang semakin terfragmentasi.
Sebagai salah satu negara demokrasi berkembang terbesar di dunia, Indonesia bakal memanfaatkan posisi politik bebas aktifnya sebagai jembatan diplomasi yang strategis.
"Kemampuan Indonesia untuk berkomunikasi dengan semua pihak adalah aset diplomasi kita," kata Menlu Arrmanatha.
Ia menambahkan, Indonesia akan mengoptimalkan berbagai forum internasional—seperti G20, BRICS, MIKTA, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan D-8—untuk secara konsisten memperjuangkan kepentingan Palestina dan Global South.
Komitmen ini dipegang teguh dengan merujuk pada Prinsip-Prinsip Bandung yang dicetuskan dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 untuk membela negara berkembang serta mengedepankan keadilan global.
"Dalam Semangat Bandung, kami akan terus menggunakan aset diplomasi ini untuk mendorong perdamaian, termasuk perdamaian di Palestina," tegasnya.
Pernyataan Arrmanatha ini sejalan dengan penegasan Mantan Menteri Luar Negeri Sugiono pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 akhir September lalu. Saat itu, Sugiono menyebut krisis Palestina sebagai ujian terberat bagi kesadaran moral dunia dan penegakan hukum internasional, seraya memperingatkan bahwa lembaga multilateral berisiko kehilangan kredibilitas jika pelanggaran hukum internasional terus dibiarkan.
