Indonesia menanggapi pernyataan Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai situasi di Papua melalui hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat, Senin (28/9). Indonesia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel ditangani melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang independen.
Indonesia menyatakan pembahasan mengenai Papua perlu melihat situasi secara menyeluruh, termasuk kekerasan yang menurut pemerintah turut menimpa warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah akibat kelompok bersenjata.
Dalam beberapa pekan terakhir, tiga aparatur sipil negara dilaporkan tewas setelah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat. Seorang pengemudi yang membawa kebutuhan pokok juga tewas, sementara sembilan perempuan dan anak dilaporkan diculik di Mimika.
“Serangan terhadap warga sipil bukan bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan memastikan setiap penegakan hukum tetap sesuai hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang HAM,” tegas Indonesia.
Pemerintah juga menolak tudingan sepihak bahwa persoalan keamanan dan pembangunan di Papua merupakan bagian dari kebijakan yang secara sistematis melanggar HAM. Indonesia kembali mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Debat Umum SMU PBB pada Jumat (25/9).
“Dari Aceh hingga Papua, dari Miangas hingga Rote, Indonesia adalah satu rakyat. Indonesia adalah satu bangsa.”
Respons Kepulauan Pasifik
Mengenai usulan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua, Indonesia menyatakan pengaturannya perlu disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi. Menurut Indonesia, mekanisme tersebut berlaku bagi seluruh negara anggota dan tidak ditentukan oleh negara lain atau organisasi regional.
Sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale menyerukan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua Barat. Menurut Pacific Islands News Association (PINA), Wale mengatakan laporan dugaan pelanggaran HAM di wilayah tersebut perlu diverifikasi secara independen.
Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Odo Tevi juga menyampaikan kekhawatiran mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat. Ia mengatakan perdamaian dan keamanan berkaitan erat dengan HAM serta menyerukan perhatian internasional yang lebih besar terhadap masyarakat adat Papua.
Indonesia menyatakan akan terus terlibat melalui mekanisme yang relevan serta mendorong dialog dan kerja sama dengan mengedepankan fakta dan keselamatan warga sipil.
