Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan bahwa pembahasan pembentukan International Stabilization Force (ISF) di Gaza dimaksudkan sebagai langkah sementara untuk menopang gencatan senjata permanen dan memastikan kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan.
“ISF merupakan instrumen sementara untuk mendukung gencatan senjata permanen dan kelancaran bantuan kemanusiaan di Gaza, sementara tujuan akhir tetap perdamaian Palestina melalui Solusi Dua Negara,” kata Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang disampaikan di Kementerian Luar Negeri, Rabu (14/01).
Dalam paparannya, Sugiono menilai krisis di Gaza terus dibiarkan berlarut tanpa langkah nyata untuk menghentikan penderitaan warga sipil. Ia menegaskan bahwa diplomasi Indonesia akan tetap hadir dengan prinsip dan keberanian ketika pelanggaran kemanusiaan terjadi.
“Palestina adalah pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nuraninya,” ujarnya.
‘Bukan sekadar agenda, amanat konstitusi.’
Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan bersikap pasif di tengah pelanggaran kemanusiaan yang berlangsung terang-terangan, tambahnya.
Sejalan dengan itu, Indonesia memilih terlibat aktif dalam berbagai inisiatif internasional terkait Palestina, termasuk berperan sebagai co-chair Working Group Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melahirkan New York Declaration, serta mendorong implementasi dari Sharm El Sheikh Peace Summit.
Menurut Sugiono, bagi Indonesia, isu Palestina bukan sekadar agenda kebijakan luar negeri, melainkan amanat konstitusi.
Pemerintah akan terus memanfaatkan berbagai forum internasional untuk mendorong penghentian kekerasan, pemulihan kondisi kemanusiaan, dan terwujudnya negara Palestina yang damai dan merdeka.
Dalam acara pernyataan pers tersebut, Sugiono menyampaikan bahwa di luar isu Palestina, penguatan diplomasi Indonesia di dunia Islam juga menjadi salah satu prioritas utama. Kementerian Luar Negeri telah menyusun Peta Jalan Kerja Sama dengan Dunia Islam.
Kerangka kebijakan ini dirancang agar hubungan Indonesia dengan negara-negara dan organisasi dunia Islam berjalan lebih terstruktur, berjangka panjang, terukur, dan berorientasi pada hasil yang mendukung kepentingan nasional.
