Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menyampaikan bahwa proses ratifikasi Kesepakatan Kerangka Keamanan Minyak Bumi (ASEAN Petroleum Security Agreement/APSA) sedang dipercepat oleh seluruh negara anggota.
Kesepakatan tersebut dirancang untuk memperkuat kerja sama energi di kawasan, termasuk mekanisme saling membantu jika terjadi kelangkaan bahan bakar di salah satu negara anggota.
“Para pejabat negara telah menerima instruksi dari para pemimpin mereka bahwa proses APSA harus dipercepat,” ujar Kao dalam konferensi pers di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (11/5).
Ia menjelaskan bahwa saat ini masing-masing negara tengah menyelesaikan proses ratifikasi di tingkat domestik melalui lembaga legislatif nasional.
Meski belum dapat memastikan waktu pasti penyelesaiannya, Kao optimistis kesepakatan tersebut akan tuntas sebelum KTT ASEAN ke-49 digelar.
“Tak ada keraguan bahwa APSA akan rampung sebelum KTT ke-49 ASEAN,” katanya.
Namun, pembahasan terkait negara yang akan menjadi penerima bantuan pertama masih berlangsung di tingkat regional.
Sebelumnya, dalam KTT ke-48 ASEAN di Cebu, para pemimpin kawasan sepakat mempercepat kerja sama ketahanan energi, termasuk interkoneksi listrik dan diversifikasi energi, di tengah kekhawatiran gangguan pasokan akibat konflik global.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos menekankan pentingnya stabilitas rantai pasok energi serta percepatan transisi ke energi bersih dan terbarukan.
Mekanisme APSA memungkinkan negara ASEAN menyalurkan pasokan bahan bakar ke negara lain yang mengalami kekurangan, dengan skema bantuan minimal sekitar 10 persen dari kebutuhan domestik.
KTT ASEAN ke-49 dijadwalkan berlangsung pada 10–12 November 2026 di Manila, Filipina.
