Bank Indonesia (BI) menyiapkan kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang tertekan penguatan dolar AS serta inflasi global yang masih tinggi.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan langkah tersebut mencakup penguatan pengawasan arus devisa dan peningkatan likuiditas melalui operasi moneter, termasuk fasilitas repo untuk surat berharga non-negara (non-SBN).
“Kami akan memperkuat monitoring aliran devisa dan menjaga kecukupan likuiditas melalui operasi repo untuk non-SBN,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta.
BI juga mulai mengalihkan strategi intervensi valuta asing. Porsi intervensi di pasar spot ditekan menjadi sekitar 30 persen karena dinilai mahal, sementara instrumen non-deliverable forward (NDF) disebut lebih efektif dan tidak terlalu membebani cadangan devisa.
“Intervensi yang mahal di pasar spot sudah kami kurangi signifikan,” kata Destry.
Di sisi instrumen, bank sentral telah membuka fasilitas repo untuk surat utang non-SBN yang diterbitkan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan mulai Oktober 2026 akan diperluas ke obligasi korporasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kebijakan ini ditujukan untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus menjaga likuiditas perbankan.
Langkah defensif BI diambil di tengah arus keluar modal dari pasar negara berkembang menuju ekonomi maju, seiring kenaikan suku bunga global.
Bank sentral AS (The Fed) pada 16 September menaikkan suku bunga acuannya 25 basis poin ke kisaran 3,75–4,00 persen dan diperkirakan masih akan naik lagi pada kuartal IV 2026. Indeks dolar AS (DXY) tercatat di level 101,11, sementara indeks terhadap mata uang Asia berada di 96,26.
Tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi kekhawatiran investor terhadap risiko fiskal domestik. Sepanjang tahun ini, rupiah tercatat menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia, melemah sekitar 7 persen.
Selain stabilitas nilai tukar, BI akan mengoptimalkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menjaga ketahanan sistem keuangan. Di sektor sistem pembayaran, BI menargetkan perluasan integrasi pembayaran lintas negara serta penguatan talenta digital dan kecerdasan buatan melalui Indonesian Digital Innovation Center (PIDI).
