Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan meminta penjelasan resmi dari Google terkait penonaktifan 19.389 kanal YouTube berbahasa Indonesia selama Juli-September 2026. Pemerintah menilai perusahaan teknologi tersebut perlu menjabarkan dasar penindakan serta bukti yang menghubungkan ribuan kanal itu dengan operasi pengaruh terkoordinasi yang dikaitkan dengan Indonesia.
Dalam siaran pers pada Kamis (19/11), Komdigi menyatakan telah mencermati laporan Google mengenai penghentian ribuan kanal yang diduga terlibat dalam aktivitas terorganisasi untuk memengaruhi opini publik di ruang digital.
Komdigi mendukung langkah penanganan manipulasi informasi dan aktivitas digital yang tidak autentik. Meski demikian, kementerian menegaskan bahwa kebijakan penghapusan konten dalam jumlah besar harus memenuhi prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, proporsionalitas, dan keadilan.
Menurut Komdigi, laporan Google belum menguraikan secara terperinci kategori akun yang dinonaktifkan, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun alasan yang menjadi dasar pengaitan aktivitas tersebut dengan Indonesia.
Kementerian menilai penutupan dalam skala tersebut membutuhkan bukti dan penjelasan yang dapat diverifikasi untuk menghindari kesalahan dalam mengidentifikasi pihak yang terlibat maupun menarik kesimpulan dari temuan tersebut.
Perlindungan kebebasan berpendapat
Komdigi juga menekankan bahwa perlindungan kebebasan berpendapat harus diberikan tanpa membedakan pandangan politik maupun posisi seseorang terhadap pemerintah.
“Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok manapun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah,” demikian pernyataan Komdigi.
Kementerian menyatakan akan menyampaikan permintaan klarifikasi secara resmi kepada Google sekaligus mendorong penerapan kebijakan moderasi platform digital yang terbuka dan tidak diskriminatif, dengan tetap menjamin hak masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pendapat.
Sebelumnya, Google melaporkan telah menonaktifkan 19.389 kanal YouTube berbahasa Indonesia dalam laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026. Perusahaan menyebut kanal-kanal tersebut terhubung dengan operasi pengaruh terkoordinasi (coordinated influence operation), yakni jaringan akun atau entitas yang bekerja sama untuk membentuk atau memanipulasi opini publik secara tidak autentik.
Google menjelaskan bahwa buletin tersebut mencatat kampanye operasi pengaruh terkoordinasi yang berhasil dihentikan di platformnya selama kuartal ketiga 2026. Pada Juli 2026, perusahaan telah menutup atau menonaktifkan 6.888 kanal YouTube dalam penyelidikan terkait aktivitas tersebut.


















