Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menyoroti "isolasi yang tidak adil" terhadap warga Siprus Turki, dan menyerukan komunitas internasional untuk mengakhiri praktik yang telah berlangsung selama setengah abad ini.

Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada hari Selasa, Erdogan menekankan bahwa pulau Siprus memiliki "dua negara dan dua masyarakat" serta menegaskan bahwa "warga Siprus Turki tidak akan menerima status sebagai minoritas."

Erdogan menyatakan bahwa Turkiye menginginkan kawasan Laut Aegea dan Mediterania Timur menjadi "wadah stabilitas" di mana kepentingan sah semua pihak dihormati, dan menyatakan kesiapan untuk kerja sama yang konstruktif.

Terkait perang Rusia-Ukraina, Erdogan menegaskan kembali bahwa "tidak ada pemenang dalam perang, dan tidak ada yang kalah dalam perdamaian yang adil," serta berjanji untuk "melanjutkan upaya untuk gencatan senjata."

Ia juga mendesak komunitas internasional untuk bertindak menghentikan pertumpahan darah di Sudan dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, seraya menambahkan bahwa Turkiye juga akan "terus mendukung proses perdamaian di Republik Demokratik Kongo (DRC)."

Berbicara tentang Asia Selatan, Erdogan menyatakan bahwa isu Kashmir harus diselesaikan melalui dialog berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Presiden Turkiye tersebut juga mencatat bahwa Turkiye memperkuat hubungan dengan sekutu NATO-nya, Amerika Serikat, di berbagai bidang, "terutama perdagangan, investasi, energi, dan industri pertahanan."

Ia mengulangi seruannya yang sudah lama untuk reformasi global, dengan mengatakan, "Turkiye akan dengan sabar melanjutkan perjuangannya untuk membangun dunia yang lebih adil. Hingga sistem yang menempatkan yang benar sebagai yang kuat, bukan yang kuat sebagai yang benar, terwujud, kami akan terus mengatakan bahwa dunia lebih besar dari lima."

Selain konflik dan ketegangan regional, Erdogan juga membahas isu-isu global yang sering diabaikan, termasuk kecerdasan buatan dan institusi keluarga.

Ia memperingatkan bahwa "teknologi kecerdasan buatan harus digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, bukan sebagai alat baru untuk dominasi."

Presiden Turkiye tersebut menambahkan bahwa institusi keluarga "sedang terancam seperti belum pernah terjadi sebelumnya," dan berjanji bahwa Turkiye akan terus membelanya.