Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan 33 kapal penangkap ikan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap nasional di Laut Arafura melalui kerja sama dengan pemerintah China.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan di Kota Tual, Maluku, Kamis (24/9), armada tersebut merupakan bagian dari Technical Cooperation Guidelines (TCG) yang disepakati Indonesia dan China.
Menurut Trenggono, kerja sama bilateral tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas perikanan, tetapi juga mendorong modernisasi armada dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Ia menekankan kerja sama tersebut harus memberikan nilai tambah bagi Indonesia, antara lain melalui perluasan kegiatan ekonomi, penguatan industri perikanan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan teknologi, serta penguatan rantai pasok perikanan nasional.
Trenggono juga menegaskan seluruh kegiatan harus mematuhi persyaratan perizinan dan aturan terkait operasional kapal, aktivitas penangkapan, pelaporan hasil tangkapan, serta pemantauan. Ia menekankan bahwa asal setiap ikan yang ditangkap harus dapat dilacak.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur.
Sebanyak 33 kapal itu diproyeksikan menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 669 pekerja dan menghasilkan total 9.500 ton ikan per tahun. Hasil tangkapan akan disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan pemerintah, dengan setiap kapal memperoleh kuota sekitar 200 ton per tahun.
KKP memperkirakan proyek tersebut dapat menghasilkan Rp65 miliar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Kerja sama TCG merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China pada November 2024. Kerja sama tersebut mencakup kegiatan penangkapan ikan, pembangunan fasilitas perikanan di darat, pengolahan ikan, peningkatan kapasitas, pertukaran data, serta upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor perikanan.
