Indonesia bergabung dengan tujuh negara lain dalam sebuah koalisi tingkat tinggi yang secara tegas menuntut Israel membuka akses penuh dan tanpa pembatasan bagi badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta organisasi kemanusiaan internasional yang beroperasi di Gaza dan Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono, bersama para menlu dari Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Türkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, menekankan bahwa peran lembaga-lembaga kemanusiaan tersebut merupakan elemen krusial dalam respons darurat bagi warga sipil Palestina dan harus dijamin bebas dari segala bentuk gangguan.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis melalui akun resmi Kementerian Luar Negeri RI di platform X pada Jumat, para menteri menyatakan bahwa Israel wajib memastikan badan PBB dan LSM internasional dapat menjalankan tugasnya secara “berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa pembatasan.”
“Setiap upaya untuk menghalangi kemampuan mereka dalam menjalankan mandat kemanusiaan adalah tindakan yang tidak dapat diterima,” demikian tulis pernyataan tersebut.
Koalisi tersebut juga memberikan apresiasi atas upaya berkelanjutan badan-badan PBB, khususnya UNRWA, serta organisasi kemanusiaan lainnya yang tetap menyalurkan bantuan di tengah kondisi lapangan yang digambarkan sangat sulit dan kompleks.
Para menteri menyuarakan keprihatinan mendalam atas memburuknya kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza, yang kini semakin diperparah oleh cuaca ekstrem dan tidak menentu, termasuk hujan lebat dan badai musim dingin.
Menurut pernyataan itu, hampir 1,9 juta warga Palestina yang terusir dari rumahnya kini hidup dalam tempat penampungan darurat yang rapuh. Cuaca buruk telah memperlihatkan betapa rentannya situasi kemanusiaan yang ada.
“Kamp-kamp yang terendam banjir, tenda-tenda yang rusak, runtuhnya bangunan yang telah melemah, serta paparan suhu dingin—ditambah dengan kondisi malnutrisi—secara signifikan meningkatkan ancaman terhadap keselamatan warga sipil,” ujar pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip oleh Antara. Risiko penyebaran penyakit juga meningkat, terutama di kalangan kelompok rentan.
Rehabilitasi infrastruktur
Selain mendesak penguatan akses bantuan, para menteri luar negeri menegaskan kembali dukungan penuh mereka terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 serta Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Mereka menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam implementasi rencana tersebut, yang dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza, serta membuka jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina.
Pernyataan bersama itu juga menekankan urgensi percepatan upaya pemulihan dini, termasuk penyediaan hunian yang layak untuk melindungi warga sipil dari dampak cuaca ekstrem.
Koalisi menyerukan kepada komunitas internasional agar menjalankan tanggung jawabnya dengan menekan Israel, sebagai kekuatan pendudukan, untuk segera mencabut pembatasan terhadap masuk dan distribusi kebutuhan vital, seperti tenda musim dingin, bantuan medis, air bersih, dan bahan bakar.
Para menteri juga mendesak agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara penuh, segera, dan tanpa hambatan melalui PBB dan badan-badannya, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Sebagai bagian dari langkah pemulihan, mereka turut menuntut rehabilitasi infrastruktur penting dan fasilitas kesehatan, serta pembukaan kembali Penyeberangan Rafah ke dua arah, sebagaimana diatur dalam kerangka rencana perdamaian dan pemulihan internasional yang tengah berjalan.
