Ribuan warga Filipina pada Minggu berkumpul dalam dua aksi massa besar di Metro Manila, menyerukan akuntabilitas dan transparansi pemerintah setelah dua topan mematikan melanda negara itu.
Sebanyak 16.433 personel polisi dikerahkan di dua lokasi utama unjuk rasa: Taman Rizal di Manila, tempat kelompok religius Iglesia Ni Cristo (INC) menggelar “Rally for Transparency and a Better Democracy,” serta Monumen People Power EDSA di Quezon City, lokasi penyelenggaraan aksi terpisah oleh United People’s Initiative (UPI).
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memantau langsung gelombang protes besar tersebut, kata Pelaksana Tugas Sekretaris Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Dave Gomez pada Minggu, menurut Philippine News Agency.
“Ya, presiden sedang memantau hari ini,” ujar Gomez kepada wartawan, ketika ribuan anggota dan pendukung INC memulai aksi tiga hari mereka di Taman Rizal, Manila.
Pada pukul 11 siang (03.00 GMT), Pemerintah Kota Manila melaporkan 27.000 peserta.
Sementara itu, aksi di Quezon City yang digelar United People’s Initiative—kelompok yang dipimpin para perwira militer purnawirawan—bertujuan menegakkan nilai-nilai demokrasi dengan menyerukan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar di tubuh pemerintah.
Tak ada agenda politik dalam aksi tersebut, kata Sekretaris Jenderal UPI Rey Valeros kepada wartawan, menurut Inquirer.
“Tidak ada politisi yang boleh berbicara. Kami hanya mengizinkan jika mereka membahas persoalan bangsa, seperti korupsi,” ujarnya.
Aksi protes ini muncul setelah negara Asia Tenggara itu dihantam Topan Fung-wong dan Kalmaegi bulan ini, yang menewaskan setidaknya 259 orang dan memengaruhi jutaan lainnya, sementara 114 orang masih hilang.
Pada September lalu, ribuan warga juga menggelar unjuk rasa di berbagai wilayah Filipina, termasuk Manila, menentang dugaan korupsi.
Gelombang protes meletus setelah terungkap adanya kecurangan massal dalam sekitar 9.855 proyek pengendalian banjir senilai lebih dari 545 miliar peso (US$9,5 miliar).
Para demonstran menuntut pertanggungjawaban pejabat korup, publikasi laporan aset, liabilitas, dan kekayaan bersih, serta penandatanganan surat pelepasan kerahasiaan bank oleh seluruh pejabat pemerintah.
