Indonesia mendorong penguatan hubungan antara isu kelautan dan perubahan iklim dalam pertemuan tahunan para pemimpin High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel) di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2026.
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Ricky Suhendar, menegaskan bahwa laut memiliki peran penting dalam upaya penanganan perubahan iklim.
“Laut adalah elemen sentral dari aksi iklim. Kerja sama internasional yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan just transition penting untuk memperkuat solusi iklim berbasis laut,” kata Ricky dalam pertemuan yang berlangsung di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81 tersebut.
Pertemuan tahun ini mengangkat tema “Ocean-Climate Leadership on the Road to COP31 UNFCCC”, dengan fokus memperkuat kepemimpinan dan kerja sama untuk mempercepat aksi di bidang laut dan iklim menjelang COP31 yang akan digelar di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026.
Pertemuan dipimpin bersama Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre dan Presiden Palau Surangel Whipps Jr. Acara tersebut juga dihadiri Presiden Ghana, Presiden Namibia, serta menteri dan pejabat dari 14 negara anggota Ocean Panel lainnya.
Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat keterkaitan antara agenda laut dan iklim melalui konservasi laut, pengembangan karbon biru, serta peningkatan ketahanan wilayah pesisir. Upaya tersebut antara lain diperkuat melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 yang meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam mitigasi perubahan iklim nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mendorong Ocean Panel memperkuat perannya dalam dua bidang, yakni ocean financing dan ocean accounting. Pembiayaan kelautan dinilai penting untuk menerjemahkan komitmen terkait laut dan iklim menjadi program nyata, sementara ocean accounting diperlukan untuk mendukung kebijakan yang berbasis data dan bukti.
Melalui forum tersebut, Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama internasional untuk menjaga laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim yang berkelanjutan, sekaligus mendorong tata kelola laut yang adil, merata, dan inklusif.
Ocean Panel dibentuk pada 2018 atas inisiatif Perdana Menteri Norwegia dan Indonesia termasuk salah satu anggota pendiri. Saat ini, forum tersebut beranggotakan 19 negara yang secara keseluruhan mewakili sekitar 50 persen garis pantai dunia dan 45 persen wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) global.
