Washington DC — Amerika Serikat telah mendesak PBB dan badan-badan bantuan global untuk bermitra dengan Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang kontroversial — sebuah organisasi baru yang didirikan oleh Amerika dan didukung oleh Israel untuk memberikan bantuan makanan kepada penduduk Palestina di Gaza yang kelaparan dan terkepung — dengan klaim bahwa kelompok ini telah mendistribusikan jutaan makanan dan mencegah dugaan penjarahan "oleh Hamas."

"Saat ini ada 69 juta makanan yang telah didistribusikan di empat pusat distribusi, semuanya sambil mencegah penjarahan oleh Hamas, yang tentu saja merupakan pencapaian luar biasa yang harus dipuji dan didukung," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, pada Kamis dalam sebuah konferensi pers.

"Kami juga menyerukan kepada badan-badan bantuan lainnya dan PBB untuk berpartisipasi."

Bruce memuji sistem tersebut, dengan mengatakan bahwa ini sejalan dengan arahan Presiden Donald Trump untuk solusi regional yang inovatif.

"Sistem ,ni telah diterapkan dan berhasil, dan tentu saja ini adalah bagian dari solusi kreatif yang diminta presiden untuk wilayah tersebut," tambahnya.

Lebih dari dua juta penduduk Gaza menghadapi kondisi kemanusiaan yang sangat buruk karena Israel sangat membatasi bantuan selama perang yang menghancurkan di wilayah Palestina yang diblokade tersebut.

Sistem distribusi bantuan saat ini, yang didukung oleh AS dan Israel, telah menghadapi kecaman internasional, terutama terkait dengan nyawa warga Palestina yang hilang di lokasi distribusi bantuan.

Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, lebih dari 700 warga Palestina telah tewas oleh pasukan Israel dan kontraktor swasta saat mencoba mendapatkan makanan di wilayah tersebut sejak akhir Mei.

Sekitar 5.000 warga Palestina yang mencari bantuan terluka dalam penembakan hampir setiap hari selama distribusi bantuan, tambah Kementerian tersebut.

Hal ini telah memicu kecaman baru terhadap skema bantuan yang didukung AS dan Israel.

Badan bantuan PBB menyebut distribusi bantuan GHF sebagai "kejahatan" dan "jebakan maut yang merenggut lebih banyak nyawa daripada yang diselamatkan."

Badan bantuan PBB dan kelompok bantuan swasta menolak bekerja sama dengan GHF, dengan alasan pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan. Mereka menuduh AS dan sekutunya Israel mengontrol siapa yang menerima bantuan di wilayah yang hancur tersebut.

GHF mengakui laporan tentang kekerasan baru-baru ini, tetapi mengklaim bahwa insiden tersebut terjadi di luar area operasionalnya, meskipun ada koordinasi erat dengan militer Israel.

Titik buntu dalam pembicaraan gencatan senjata

Namun, Bruce berusaha membela kelompok bantuan tersebut, dengan mengatakan, "Ini sekarang tidak dapat disangkal. Ini adalah format yang berhasil, dan yang lain... harus menerapkannya."

"Tidak ada alasan untuk berdiri di pinggir hanya karena iri atau karena pertimbangan politik karena semua ini melampaui hal-hal tersebut."

Dua mantan pelapor khusus PBB, Richard Falk dan Hilal Elver, menyebut operasi GHF dan kekerasan yang dialami warga Palestina di lokasi bantuan sebagai "kejahatan perang" dan "kejahatan terhadap kemanusiaan."

Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan lebih dari 170 kelompok kemanusiaan – termasuk Amnesty International, Oxfam, dan Dokter Tanpa Batas – telah menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan penutupan segera GHF dan kembalinya mekanisme koordinasi yang dipimpin PBB.

Distribusi bantuan juga menjadi salah satu poin utama dalam pembicaraan tentang kemungkinan kesepakatan gencatan senjata selama 60 hari yang didukung AS antara Israel dan Hamas.

Sementara pejabat AS menyarankan bahwa kesepakatan gencatan senjata sudah dekat, Hamas menyatakan bahwa mereka telah setuju untuk membebaskan 10 tahanan Israel sebagai bagian dari upaya mencapai gencatan senjata tetapi juga memperingatkan bahwa pembicaraan yang sedang berlangsung "sulit" karena "kekerasan" Israel.

Pada hari Rabu, kelompok perlawanan Palestina mengatakan bahwa pembicaraan, yang dimediasi oleh Qatar dan AS, memiliki beberapa poin utama, termasuk aliran bantuan yang sangat dibutuhkan, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan "jaminan nyata untuk gencatan senjata permanen."

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Austria Die Presse, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mencatat adanya "kemajuan" dalam pembicaraan proksimitas, tetapi mengakui bahwa menyelesaikan "semua masalah kompleks" mungkin memerlukan "beberapa hari lagi."