DUNIA
2 menit membaca
Kabut asap lintas batas meluas, mekanisme hukum hadapi banyak kendala
Kabut asap lintas batas kembali menjadi persoalan bagi negara-negara tetangga, sementara upaya hukum untuk menuntut perusahaan yang diduga terkait kebakaran di Indonesia masih menghadapi kendala pembuktian dan yurisdiksi.
Kabut asap lintas batas meluas, mekanisme hukum hadapi banyak kendala
Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menyelimuti wilayah Malaysia dan Singapura selama lebih dari sebulan. / AFP
 

Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menyelimuti wilayah Malaysia dan Singapura selama lebih dari sebulan. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sekolah ditutup dan meningkatkan keluhan terkait gangguan pernapasan.

Situasi serupa bukan kali pertama terjadi di kawasan Asia Tenggara. Namun, negara-negara tetangga Indonesia menghadapi sejumlah kendala ketika mencari jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas pencemaran udara lintas batas.

Salah satu opsi yang muncul adalah membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, lembaga peradilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, langkah tersebut menghadapi persoalan mendasar terkait yurisdiksi.

Profesor Mohd Hazmi Mohd Rusli dari Universiti Sains Islam Malaysia menjelaskan kepada AFP bahwa ICJ pada umumnya hanya dapat menangani sengketa jika negara-negara yang terlibat menyetujui kewenangannya.

Konvensi 1979

Indonesia, Malaysia, dan Singapura bukan pihak dalam Konvensi 1979 tentang Polusi Udara Lintas Batas Jarak Jauh, sebuah kerangka kerja yang berfokus pada pengendalian pencemaran udara lintas negara. Para pakar juga menilai Indonesia kemungkinan tidak akan secara sukarela menerima yurisdiksi ICJ untuk perkara tersebut.

Ketiga negara merupakan pihak dalam Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas yang disepakati pada 2002. Perjanjian tersebut bersifat mengikat secara hukum dan bertujuan mencegah, memantau, serta mengurangi dampak kabut asap yang melintasi batas negara.

Meski demikian, perjanjian ASEAN tersebut tidak menyediakan jalur bagi satu negara anggota untuk secara langsung menggugat negara anggota lainnya.

Menurut Hazmi, prinsip konsensus, kedaulatan, dan non-intervensi membatasi tekanan diplomatik, sehingga penguatan kerja sama regional seperti pemantauan titik panas, pertukaran informasi, pencegahan kebakaran, dan penegakan hukum menjadi langkah yang lebih memungkinkan.

Gugatan perdata

Jalur lain yang dapat ditempuh adalah gugatan perdata oleh warga Malaysia atau Singapura terhadap perusahaan yang diduga terkait kebakaran di Indonesia. Pakar hukum Azam Hawari dari ClientEarth mengatakan penggugat harus membuktikan hubungan antara aktivitas perusahaan, kabut asap yang mencapai wilayah mereka, dan kerugian yang dialami.

Kabut asap lintas batas juga tidak otomatis membuat Indonesia bertanggung jawab secara internasional. Singapura telah memberlakukan Undang-Undang Pencemaran Asap Lintas Batas pada 2014 untuk menindak perusahaan di luar negeri yang berkontribusi terhadap polusi di negaranya.

Penerapannya menghadapi kendala karena bergantung pada kerja sama otoritas negara lain, sementara penagihan denda atau ganti rugi sulit dilakukan terhadap perusahaan yang tidak memiliki keberadaan di Singapura. Penyelidikan terhadap empat perusahaan Indonesia terkait kabut asap 2015 masih berlangsung.

TerkaitTRT Indonesia - Kabut asap karhutla menyebar ke Asia Tenggara, Indonesia aktifkan mekanisme ASEAN
SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
ICJ putuskan Myanmar melakukan genosida terhadap etnis Rohingya
Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC)
RI dan China sepakati empat kerja sama strategis senilai lebih dari Rp1.300 triliun
Prabowo dan Putin bahas kerja sama bilateral seusai jamuan makan KTT APEC di Shenzhen
Prabowo dorong penguatan kerja sama maritim dan konektivitas ASEAN-India
Korps Marinir TNI AL dan marinir AS gelar latihan bersama Keris MAREX 2026 di Surabaya
Prabowo tegaskan komitmen Indonesia perjuangkan kemerdekaan Palestina di KTT Asia Timur
Menlu RI dorong penguatan kerja sama ASEAN Plus Three hadapi krisis global
Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan ITU periode 2027–2030
Presiden Prabowo hadiri KTT Khusus ASEAN-AS, Trump soroti kemitraan dengan Indonesia
Prabowo apresiasi dukungan China terhadap Palestina dan kepentingan Global South
Perekrutan 12 WNI untuk tentara bayaran Rusia terungkap, tiga tersangka ditahan
TNI pamerkan kapal serang tanpa awak "Berani Mati" buatan PT PAL dalam latihan amfibi
19 pemimpin dunia dikonfirmasi hadiri KTT ASEAN ke-49 di Filipina, begini agendanya
ICP Oktober 2026 naik menjadi $117,24 per barel di tengah ketegangan geopolitik
Indonesia-China sepakati proses perundingan CEPA di KTT APEC
Forum bisnis di Brussel, Indonesia-Uni Eropa perkuat kemitraan perdagangan dan Investasi
Indonesia dorong tiga prioritas untuk tekan deforestasi pada COP31
Swiss lirik mineral kritis Indonesia untuk pasokan industri alat kesehatan
BRICS kembangkan keuangan mandiri, siapkan sistem pembayaran dan bursa efek independen