Gelombang kepulangan WNI dari Kamboja terus terjadi dalam beberapa hari terakhir. Lebih dari 1.400 WNI tercatat berhasil keluar dari jaringan penipuan siber dan mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh untuk meminta bantuan pemulangan, menyusul operasi penindakan yang digencarkan otoritas Kamboja, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Data KBRI Phnom Penh menunjukkan, dalam rentang 16–20 Januari, sebanyak 1.440 WNI meninggalkan lokasi-lokasi yang dioperasikan sindikat penipuan online di berbagai wilayah Kamboja dan melapor ke perwakilan Indonesia.
Lonjakan kedatangan terbesar terjadi pada Senin, ketika 520 WNI datang secara bersamaan ke KBRI Phnom Penh untuk meminta perlindungan dan pendampingan.
Operasi penegakan hukum terbaru yang dilakukan aparat Kamboja terhadap para pelaku penipuan disebut berpotensi mendorong lebih banyak WNI keluar dari lokasi-lokasi penipuan dan mencari bantuan ke kedutaan.
Sebagian besar WNI tersebut menghadapi persoalan keimigrasian. Banyak di antara mereka tidak lagi memiliki paspor dan tercatat tinggal di Kamboja tanpa izin resmi.
KBRI Phnom Penh mengimbau seluruh WNI yang berhasil keluar dari lokasi penipuan online untuk segera melapor. Perwakilan RI siap membantu pengurusan dokumen perjalanan darurat serta memfasilitasi penghapusan denda overstay agar para WNI dapat segera kembali ke Indonesia.
Sepanjang tahun lalu, KBRI Phnom Penh menangani lebih dari 5.000 kasus layanan konsuler bagi WNI di Kamboja. Lebih dari 80 persen kasus tersebut berkaitan dengan WNI yang mengakui keterlibatan mereka dalam jaringan penipuan online.
Di sisi lain, pengetatan terhadap industri penipuan online di Kamboja juga ditandai dengan penangkapan dan deportasi Chen Zhi, taipan kelahiran China yang dituduh mengendalikan operasi penipuan internet dari Kamboja.
Chen, yang sebelumnya dikenal memiliki kedekatan dengan elite politik Kamboja, telah didakwa oleh otoritas Amerika Serikat sejak Oktober lalu.
Para pengamat menilai deportasi Chen memicu kekhawatiran di kalangan pelaku penipuan online di Kamboja. Setelah bertahun-tahun berkembang pesat, sebagian operator disebut mulai membubarkan lokasi operasi atau membebaskan para pekerja untuk menghindari risiko hukum.
