Pedoman pers baru dari Departemen Perang telah memicu kontroversi di Amerika Serikat.

Pedoman ini membatasi akses pers di Pentagon dan membatasi kemampuan jurnalis untuk memperoleh informasi dan dokumen yang belum dirilis secara resmi.

Pejabat pemerintahan Presiden AS Donald Trump menggambarkan langkah ini sebagai upaya menjaga keamanan nasional, namun beberapa orang dalam Pentagon melihatnya sebagai serangan terhadap kebebasan pers.

Yang jelas, birokrasi yang sudah lama mengakar sedang berjuang dengan para pejabat yang ditunjuk Trump di bidang keamanan, kebijakan luar negeri, dan badan intelijen.

Menurut aturan baru ini, jurnalis berisiko kehilangan akreditasi pers Pentagon mereka jika menolak menandatangani perjanjian untuk hanya mengungkapkan informasi yang telah disetujui secara resmi, seperti yang dijelaskan dalam memo yang diperoleh The New York Times setelah memo tersebut diedarkan ke media pekan lalu.

Di sisi lain, Menteri Perang Pete Hegseth mengumumkan di akun media sosialnya bahwa kebijakan ini berasal dari kekhawatiran terkait keamanan nasional dan bahwa jurnalis seharusnya mematuhi aturan tersebut.

Menanggapi pertanyaan media, Departemen Perang mengeluarkan pernyataan standar, dengan Juru Bicara Utama Sean Parnell menggambarkan pedoman tersebut sebagai “langkah dasar dan masuk akal untuk melindungi informasi sensitif, keamanan nasional, dan keselamatan personel Pentagon.”

Perdebatan utama

Perkembangan ini menambah babak baru dalam perdebatan yang sedang berlangsung tentang politisasi institusi keamanan nasional di Washington.

Baik politisi Demokrat maupun Republik secara rutin saling menuduh mempolitisasi lembaga pemerintah dengan dalih objektivitas.

Sebagai contoh, selama kampanyenya, Trump sering mengklaim bahwa peradilan telah dipolitisasi, dengan alasan bahwa investigasi Departemen Kehakiman terhadap dirinya di bawah pemerintahan Biden bermotif politik.

Sebaliknya, Demokrat menyoroti dugaan kasus politisasi selama masa kepresidenan Trump.

Bahkan dalam demokrasi yang mapan, tingkat politisasi dalam institusi birokrasi tidak dapat dihindari, dan literatur akademik tentang topik ini menunjukkan bahwa politisasi tidak selalu merugikan.

Meskipun intervensi langsung yang melanggar hukum jelas bermasalah, keselarasan birokrasi dengan prioritas pemerintah terpilih tidak secara otomatis melanggar norma demokrasi, karena memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan pelaksanaan agenda politik.

Pada akhirnya, pejabat terpilih diharapkan dapat mencerminkan keprihatinan konstituen mereka dalam kebijakan publik.

Namun, politisasi memiliki konsekuensi.

Di satu sisi, birokrat mungkin menunjukkan bias pada topik tertentu dengan memberikan informasi yang disukai oleh politisi.

Di sisi lain, dalam bidang seperti keamanan nasional, di mana kerahasiaan dan berbagi informasi pribadi sangat penting, harmoni di antara aktor yang sepemikiran menjadi bagian penting dari operasi rutin.

Tantangan utama, oleh karena itu, terletak pada menemukan keseimbangan antara pertimbangan yang saling bertentangan ini.

Pemerintahan Trump, birokrasi, dan media

Kebocoran informasi dari institusi birokrasi ke media adalah masalah yang sering terjadi, terutama selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden.

Media arus utama sering membingkai kebocoran semacam itu sebagai bentuk “perlawanan internal” terhadap pemerintahan Trump, menciptakan penyeimbang terhadap sikap Trump yang dianggap kontroversial.

Namun, pembingkaian ini sendiri dapat ditafsirkan sebagai bagian dari kampanye politik yang bertujuan untuk merusak legitimasi Trump sebagai presiden.

Interpretasi alternatif adalah bahwa tindakan ini mewakili respons politik birokrasi terhadap pemerintahan Trump, yang disamarkan sebagai netralitas.

Tidak akurat untuk menganggap bahwa aparat keamanan Amerika tidak politis sebelum Trump, dan gagasan bahwa politisasi hanya terjadi pada eranya bukanlah penjelasan yang meyakinkan.

Dinamika serupa masih berlangsung hingga masa jabatan kedua Trump. Contoh paling jelas adalah kebocoran rencana operasional yang menargetkan Houthi oleh seorang jurnalis dalam grup obrolan yang dibuat oleh Mike Waltz, yang saat itu menjadi penasihat keamanan nasional Trump.

Pete Hegseth adalah orang yang membagikan rencana operasional tersebut dengan pejabat tinggi pemerintahan Trump lainnya dalam grup obrolan di aplikasi ponsel biasa.

Selain contoh-contoh ini, perlu juga dicatat perdebatan yang sedang berlangsung seputar Direktur Komunitas Intelijen Tulsi Gabbard mengenai pengurangan staf di badan intelijen.

Sejak menjabat, Hegseth menjadi sosok yang kelayakannya untuk posisi tersebut menjadi bahan perdebatan, mengingat karier militernya di masa lalu dan pernyataannya tentang anggota militer.

Melihat kinerjanya sebagai Menteri Perang, ia telah membuat beberapa perubahan radikal, selain dari perubahan simbolis dengan mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang.

Meskipun perubahan identitas korporat ini beresonansi dalam politik domestik, kemampuannya untuk mengarahkan kebijakan Pentagon tetap dipertanyakan. Misalnya,

Pentagon belum membuat perubahan besar dalam sikapnya terhadap Ukraina atau Suriah.

Terlepas dari upaya pribadi Trump untuk mengubah sikap ini, efektivitas Hegseth dalam membentuk perubahan kebijakan ini tetap terbatas.

Pada akhirnya, rebranding dan konfrontasi dengan pers tampaknya menjadi jalur paling layak bagi Hegseth untuk menunjukkan bahwa ia membuat perbedaan.

Dengan kata lain, mengingat bahwa ia tidak dapat menciptakan perubahan besar dalam posisi Pentagon pada isu-isu kebijakan inti, ia berfokus pada isu-isu yang kemungkinan besar menarik bagi basis pendukungnya.

Sebagai kesimpulan, aturan baru Pentagon mencerminkan perjuangan yang lebih luas tentang batasan antara keamanan dan kebebasan pers. Baik pemerintahan Trump maupun birokrasi keamanan berusaha untuk mengendalikan narasi dengan menggunakan pers sebagai alat.

Episode terbaru antara media dan Hegseth ini menandai satu lagi front dalam perjuangan politik yang sedang berlangsung di AS, dan bagaimana insiden semacam ini akan berkembang selama masa jabatan kedua Trump masih harus dilihat.