Swiss memilih pada 30 November untuk menolak usulan penerapan pajak warisan federal sebesar 50 persen bagi harta peninggalan yang bernilai lebih dari 50 juta franc Swiss (US$62 juta).

Sekitar 43 persen warga Swiss ikut serta dalam referendum tersebut, dengan hampir 79 persen memberikan suara menolak usulan yang menjanjikan penggunaan dana pajak untuk inisiatif terkait iklim.

Usulan yang didorong oleh partai Young Socialists berhaluan kiri itu sebenarnya hanya akan berdampak pada sekitar 2.500 individu superkaya dari total penduduk sembilan juta jiwa.

Menjelang pemungutan suara, isu ini sempat menjadi sorotan internasional karena dipandang dapat memberi pukulan terhadap ekonomi Swiss.

Namun hasilnya justru bertentangan dengan narasi populis bahwa rakyat biasa ingin mengenakan pajak tinggi kepada kalangan kaya.

Para analis menilai pemilih Swiss memilih langkah pragmatis ketimbang pendekatan ideologis dalam redistribusi kekayaan, karena khawatir pajak tersebut akan merusak reputasi Swiss sebagai negara dengan tarif pajak rendah bagi modal global.

“Pajak 50 persen untuk warisan dan hadiah di atas 50 juta franc Swiss terutama akan berdampak pada bisnis keluarga Swiss berskala menengah,” ujar Monika Ruhl, ketua dewan eksekutif organisiasi bisnis Economiesuisse, kepada TRT World.

Aset perusahaan keluarga berskala menengah umumnya berupa investasi, seperti mesin, bangunan, dan paten, katanya.

“Untuk membayar pajak itu, ahli waris kemungkinan harus menjual sebagian atau bahkan seluruh perusahaan,” lanjutnya.

Para pendukung usulan pajak berhasil mengumpulkan 100.000 tanda tangan sebagai syarat pelaksanaan referendum publik.

Pajak warisan itu akan menjadi hukum jika lebih dari 50 persen pemilih—serta mayoritas dari 26 kanton—menyatakan persetujuan.

Namun, menurut Ruhl, pemilih Swiss memahami bahwa “pajak tambahan yang begitu tinggi” dapat menyebabkan “keluarnya individu dan perusahaan”, menambah kerugian dari basis pajak kekayaan yang sudah ada.

Marius Brulhart, profesor ekonomi di Universitas Lausanne, mengatakan kepada TRT World bahwa Swiss adalah “semacam surga pajak” bagi orang kaya, baik warga lokal maupun asing.

Ia menjelaskan, tarif pajak kekayaan yang rendah, ketiadaan pajak capital gain, penghapusan pajak warisan untuk keturunan langsung di sebagian besar kanton, serta “rezim pajak khusus bagi warga asing kaya” adalah beberapa keuntungan yang ditawarkan Swiss.

Dengan aset internasional senilai US$2,2 triliun, industri pengelolaan kekayaan di Swiss merupakan yang terbesar di dunia.

“Pajak warisan 50 persen akan mengancam status itu dan berpotensi memicu perpindahan keluar—serta melemahkan arus masuk—individu kaya,” katanya, merujuk pada analisis terkait respons migrasi akibat perubahan tarif pajak warisan di Swiss dan AS.

Georg Lutz, direktur Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences, mengatakan kepada TRT World bahwa perpindahan keluar dan turunnya pendapatan pajak menjadi salah satu alasan kuat di balik suara penolakan.

Ia menambahkan, para pemilik bisnis keluarga berhasil berargumen bahwa pengenaan pajak besar terhadap nilai perusahaan akan menyulitkan proses pewarisan usaha kepada generasi berikutnya.

Selain itu, banyak pemilih Swiss—khususnya dari partai tengah-kanan—pada prinsipnya menolak bentuk pajak baru.

“Kombinasi alasan-alasan tersebut menghasilkan penolakan yang sangat jelas,” ujarnya.

No terhadap sentralisasi

Sistem federalisme Swiss—di mana kanton memiliki otonomi luas atas urusan internal—juga turut memengaruhi hasil referendum tersebut.

Hal ini karena pajak warisan di Swiss merupakan kewenangan kanton.

Banyak kanton membebaskan pasangan dan anak dari pajak tersebut, sementara tarif yang diberlakukan umumnya rendah.

Pajak nasional dipandang sebagai bentuk sentralisasi oleh warga yang sangat menjaga otonomi daerah.

“Pajak warisan dan hadiah di Swiss dipungut oleh kanton, jadi pajak federal baru akan jelas mengganggu otonomi fiskal kanton,” kata Ruhl.

Namun Brulhart menilai faktor ini bukan penentu utama.

“Saya tidak berpikir... pengaturan konstitusional ini menjadi faktor signifikan bagi banyak pemilih,” katanya, merujuk pada pajak warisan dan hadiah yang memang merupakan kewenangan kanton dan pemerintah kota.

“Pertimbangan fiskal dan ekonomi lebih dominan dibanding persoalan institusional,” tambahnya.

Isu iklim bukan lagi pemicu suara

Kaitan usulan pajak dengan isu iklim tampaknya gagal total menarik dukungan.

Slogan para pendukung—“Kaum superkaya mewarisi miliaran, kita mewarisi krisis”—berupaya menghubungkan akumulasi kekayaan dengan tantangan iklim.

Namun Ruhl mengatakan inisiatif tersebut “jelas gagal” karena dianggap “tidak efektif” dalam mengatasi persoalan iklim.

Swiss, lanjutnya, sudah menjadi salah satu negara terdepan dalam kebijakan iklim, memiliki tarif pajak CO₂ tertinggi di dunia serta sistem perdagangan emisi yang dinilai berhasil.

“Sejak 1990, Swiss telah menggandakan nilai tambah industri sambil memangkas emisi hampir setengahnya,” ujarnya.

Brulhart sependapat. Ia mengatakan isu iklim “mungkin sudah melewati puncaknya” dalam prioritas politik pemilih, meskipun mayoritas masyarakat Swiss tetap mengakui ancaman perubahan iklim.

“Namun, pengalokasian khusus pendapatan pajak baru itu justru akan memperburuk masalah anggaran yang muncul akibat keluarnya—dan menurunnya arus masuk—pembayar pajak bernilai tinggi,” ujarnya.

Lutz menilai perubahan fokus publik Swiss—yang cenderung memilih kebijakan ramah bisnis dan tidak mendukung perluasan negara kesejahteraan maupun redistribusi kekayaan—juga memengaruhi hasil voting.

“Saat inisiatif ini pertama kali diajukan, isu perubahan iklim memang menjadi kekhawatiran besar... tapi sekarang tidak lagi. Mengaitkan pajak dengan alokasi khusus anggaran tidak membantu upaya mereka,” katanya.