Ribuan orang memadati kawasan sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada Minggu, 5 April 2026, dalam sebuah aksi solidaritas yang menyoroti situasi pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh otoritas pendudukan Israel.
Demonstrasi ini tidak hanya menyerukan pembukaan kembali akses bagi umat Muslim khususnya warga Palestina ke Masjid Al-Aqsa, tetapi juga mengecam kebijakan kontroversial Israel terkait hukuman mati bagi warga Palestina yang disebut sebagai sistem hukum diskriminatif.
Aksi yang digagas Majelis Ormas Islam (MOI) tersebut menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar dalam beberapa waktu terakhir terkait isu Palestina di Indonesia. Para peserta membawa pesan yang sama: mendesak komunitas internasional untuk bertindak terhadap pembatasan akses ke salah satu situs paling suci dalam Islam.
Ketua Presidium MOI, KH Nazar Haris, dalam orasinya menilai bahwa kondisi saat ini menunjukkan Masjid Al-Aqsa tidak dapat diakses secara bebas oleh umat Muslim. “Masjid Al-Aqsa saat ini sedang dikunci untuk kaum Muslimin,” ujarnya di hadapan massa.
Ia menekankan bahwa situasi tersebut harus menjadi perhatian dunia Islam secara luas. “Inilah sesuatu yang perlu kita gebrak di dunia Islam. Bahwa harus ada kesadaran dunia Islam,” tambahnya.
Selain isu pembukaan akses ke Al-Aqsa, demonstrasi bertajuk “Berjuta Doa untuk Syuhada” itu juga diwarnai dengan ungkapan duka atas gugurnya tiga personel TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon.
Masjid Al-Aqsa adalah salah satu dari tiga masjid utama dalam Islam selain Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid tersebut memiliki nilai historis dan spiritual yang tinggi di kalangan umat Muslim.
Sebelumnya, para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan Muslim termasuk Indonesia dan Türkiye dalam pernyataan bersama telah mengecam tindakan pembatasan Israel untuk akses ke Al-Aqsa menyebutnya “pelanggaran yang terang-terangan” terhadap situs keagamaan dan kebebasan beribadah.
Dalam pernyataan terpisah terkait kebijakan hukuman mati terbaru Israel untuk warga Palestina, delapan negara termasuk Indonesia dan Türkiye juga telah mengeluarkan kecaman seraya memperingatkan bahwa hukum tersebut dapat memicu ketegangan regional.
