Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp100,16 triliun untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang periode 2026–2028.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyampaikan seluruh progres pemulihan tersebut secara terbuka dan akuntabel kepada publik.
“Satu tahun tentu bukan waktu yang singkat. Banyak kemajuan telah dicapai, tetapi masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan,” ujar Fifi dalam konferensi pers bertajuk “Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat Menuju Pemulihan Berkelanjutan” di Jakarta, Kamis (19/11), dikutip dari RRI.
Banjir bandang dan bencana hidrometeorologi yang melanda sebagian wilayah Sumatera pada akhir November 2025 lalu memang menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemulihan infrastruktur dan sosial masyarakat. Selaku Koordinator Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera, Komdigi mengawal langsung transparansi informasi terkait capaian maupun kendala di lapangan.
“Publik berhak mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa yang masih menjadi pekerjaan bersama,” tegas Fifi.
Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian rehabilitasi dan rekonstruksi di ketiga provinsi tersebut tuntas pada Desember 2028. Dari total pagu anggaran Rp100,16 triliun, Provinsi Aceh mendapatkan porsi alokasi terbesar senilai Rp58,97 triliun.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRRP Safrizal ZA memaparkan bahwa tahapan pemulihan di Aceh telah bergulir sejak 29 Juli 2026 dengan melibatkan sinergi 23 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penyediaan hunian bagi penyintas menjadi salah satu prioritas utama.
Hingga pertengahan November 2026, pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh telah rampung sebanyak 18.916 unit dari total target 19.949 unit, yang memungkinkan sekitar 1,4 juta eks pengungsi kini memiliki tempat tinggal layak. Sementara untuk hunian tetap (huntap), dari target 49.184 unit, sebanyak 1.758 unit telah selesai dibangun dan 1.221 unit lainnya tengah dalam tahap pengerjaan.
Di sektor layanan dasar, seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu di Aceh dilaporkan telah beroperasi normal. Pada sektor pendidikan, 3.048 dari 3.120 sekolah terdampak telah kembali menggelar kegiatan belajar mengajar, serta 115 dari 127 pasar rakyat sudah kembali berfungsi menggerakkan roda ekonomi warga.
Percepatan juga terlihat pada pemulihan konektivitas. Per 18 November 2026, seluruh 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional di Aceh telah kembali beroperasi penuh. Adapun untuk infrastruktur daerah, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah dan 386 dari 655 jembatan daerah sudah kembali dapat dilintasi.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga telah menuntaskan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar 100 persen kepada 18.422 rekening penerima manfaat.
Sekretaris Daerah Aceh Taufik menambahkan, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui proyek normalisasi sungai dan muara guna memperlancar aliran air sekaligus memitigasi risiko banjir berulang saat cuaca ekstrem melanda.















