Skandal dana gelap yang semakin mendalam terus membayangi para pemimpin partai yang berkuasa di Jepang setelah terungkap bahwa mantan Perdana Menteri Fumio Kishida, setelah penerusnya Shigeru Ishiba, juga membagikan voucher hadiah kepada anggota parlemen selama masa jabatannya.

"Kami selalu mengikuti hukum," kata kantor Kishida kepada Kyodo News pada hari Rabu.

Kishida menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2021 hingga 2024, sebelum menyerahkan jabatan kepada Ishiba tahun lalu. Kantor Kishida dilaporkan mendistribusikan voucher hadiah kepada wakil menteri parlemen selama masa jabatannya pada tahun 2022, menurut laporan Kyodo News yang berbasis di Tokyo, dengan mengutip sumber dari Partai Demokrat Liberal.

Ishiba sedang berada di bawah sorotan karena membagikan sertifikat hadiah senilai $670 kepada 15 anggota baru majelis rendah dari Partai Demokrat Liberal sebagai bentuk "apresiasi" kepada mereka.

Pembagian hadiah untuk anggota parlemen

Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap pemerintahan Ishiba telah jatuh ke titik terendah baru setelah ia membagikan voucher hadiah kepada lebih dari selusin anggota parlemen partai yang berkuasa.

Perdana menteri berpendapat bahwa tindakannya tidak melanggar undang-undang dana politik, tetapi ia meminta maaf karena telah menyebabkan "ketidakpercayaan dan kemarahan di antara banyak orang."

Partai oposisi semakin meningkatkan tekanan terhadap Partai Demokrat Liberal yang dilanda skandal, dengan seorang anggota Partai Demokrat Konstitusional Jepang menuntut agar Kishida menjawab pertanyaan di parlemen.

Semua 15 anggota parlemen kemudian mengembalikan voucher hadiah tersebut ke kantor Ishiba.

Jajak pendapat terbaru dapat menjadi pukulan bagi kepemimpinan Ishiba menjelang pemilihan majelis tinggi yang dijadwalkan pada bulan Juli.