Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB telah mengutuk serangan yang dilakukan oleh Pasukan Pendukung Cepat (RSF) paramiliter di Al Fasher, Darfur Utara, Sudan, dan menyatakan "keprihatinan mendalam" atas meningkatnya kekerasan.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, anggota Dewan Keamanan "mengutuk laporan kekejaman yang dilakukan oleh RSF terhadap penduduk sipil, termasuk eksekusi tanpa pengadilan dan penahanan sewenang-wenang, serta menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya risiko kekejaman berskala besar, termasuk kekejaman yang bermotif etnis."
Mengacu pada Resolusi 2736 (2024), yang menuntut RSF untuk mencabut pengepungan di Al Fasher dan menyerukan penghentian segera pertempuran serta de-eskalasi di dalam dan sekitar Al Fasher, anggota Dewan "dengan tegas" mendesak RSF untuk melaksanakan ketentuan dalam resolusi tersebut.
Anggota Dewan juga menyerukan agar semua pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Menuntut semua pihak dalam konflik untuk melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, anggota Dewan meminta mereka untuk menghormati dan melindungi personel kemanusiaan, fasilitas, dan aset mereka.
"Anggota Dewan Keamanan menyerukan kepada semua pihak dalam konflik di Sudan untuk mengizinkan dan memfasilitasi akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan dengan cara yang sesuai dengan hukum internasional. Mereka menyerukan perlindungan warga sipil dan jalur aman bagi mereka yang mencoba melarikan diri dari kota," menurut pernyataan tersebut.
Gencatan Senjata yang berkelanjutan
Mereka menegaskan kembali bahwa prioritas utama adalah agar para pihak melanjutkan pembicaraan untuk mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan serta proses politik yang komprehensif, inklusif, dan dipimpin oleh rakyat Sudan.
Mendesak semua negara anggota untuk menahan diri dari campur tangan eksternal yang dapat memicu konflik dan ketidakstabilan, anggota Dewan dengan tegas menegaskan kembali "komitmen tak tergoyahkan" mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan, dan integritas wilayah Sudan.
"Dalam hal ini, Dewan Keamanan menegaskan kembali penolakannya terhadap pembentukan otoritas pemerintahan paralel di wilayah yang dikuasai oleh RSF," tambah mereka.
Pasukan paramiliter RSF terlibat dalam pertempuran sengit dengan tentara dan merebut Al Fasher pada hari Minggu.
Kota tersebut telah dikepung oleh RSF sejak Mei 2024.
Beberapa laporan lokal dan internasional menunjukkan adanya pembunuhan massal, pembersihan etnis secara sistematis, dan penyiksaan terhadap warga sipil oleh RSF di kota tersebut.
