Dalam konteks pergeseran aliansi global yang semakin cepat serta meningkatnya persaingan antar-kekuatan besar, kawasan Mediterania Timur kembali muncul sebagai panggung utama penataan ulang strategi geopolitik.

Sejak lama kawasan ini dibentuk oleh jalur perdagangan maritim, koridor energi, dan berbagai titik rawan geopolitik. Kini, Mediterania Timur tengah menyaksikan kemunculan arsitektur keamanan baru yang berjalan berdampingan—dan dalam beberapa kasus di luar—kerangka aliansi yang selama ini mapan.

Salah satu perkembangan yang menonjol adalah mekanisme kerja sama pertahanan trilateral antara Yunani, Administrasi Siprus Yunani (Greek Cypriot Administration/GCA), dan Israel, yang telah bertransformasi dari sekadar latihan militer bersama menjadi kemitraan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Penyelarasan ini mencolok bukan hanya karena kedalaman proseduralnya, tetapi juga karena sebagian besar dibangun melalui perjanjian bilateral dan trilateral yang tidak sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme transparansi, pengawasan, serta pertukaran informasi standar NATO.

Narasi politik yang menyertai pergeseran ini pun kian menguat secara emosional. Media Yunani dan Siprus Yunani semakin sering memosisikan poros trilateral tersebut sebagai penahan laju pengaruh Turki di kawasan.

Pernyataan Menteri Pertahanan GCA, Vasilis Palmas, yang membela penguatan kerja sama militer dengan Israel—termasuk ungkapannya bahwa “perdamaian selalu dijamin melalui kekuatan”—mendapat perhatian luas dan memicu perdebatan di dalam negeri.

Sejalan dengan itu, media Siprus Yunani dan media sekutu menggambarkan kemitraan keamanan yang berkembang dengan Israel dan Yunani dalam nada yang sarat muatan politik, dengan menempatkan Tel Aviv sebagai penjamin strategis terhadap pengaruh Ankara, bahkan sebagai pelindung kepentingan pulau tersebut.

Retorika semacam ini, meski ditujukan untuk konsumsi publik domestik, berisiko memperdalam kesalahpahaman regional dan semakin mempersulit seruan lama Türkiye untuk de-eskalasi, dialog terbuka, serta langkah-langkah membangun kepercayaan guna menciptakan stabilitas nyata di Mediterania Timur.

Perkembangan terbaru menunjukkan bukti konkret semakin eratnya penyelarasan operasional di antara ketiga pihak.

Langkah Yunani mengakuisisi sistem persenjataan canggih dari Israel—termasuk peluncur roket multilaras PULS serta teknologi pertahanan udara dan rudal berlapis—menegaskan pergeseran menuju kemitraan terintegrasi yang berorientasi pada peningkatan kapabilitas.

Pada saat yang sama, keputusan GCA mengerahkan sistem pertahanan udara buatan Israel mencerminkan kesiapan untuk memadukan doktrin strategis dan profil alutsista lintas batas negara.

Memperkuat dimensi operasional tersebut, pejabat militer Yunani, Israel, dan Siprus Yunani menandatangani rencana aksi bersama untuk kerja sama pertahanan pada Desember lalu, yang membuka jalan bagi perluasan latihan udara dan laut di Mediterania Timur pada 2026.

Menurut sumber militer Yunani, rencana ini mencakup pelatihan bersama, latihan laut dan udara, serta alih pengetahuan taktis dari Israel ke Yunani dan GCA—sebuah langkah nyata menuju integrasi operasional yang lebih dalam, melampaui sekadar komitmen politik.

Kondisi ini mencerminkan tren yang lebih luas menuju pengaturan bilateral dan trilateral khusus dengan mitra seperti Israel, yang industri pertahanannya menempatkan Mediterania Timur sebagai kawasan prioritas untuk ekspor dan jejaring strategis.

Dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif pelatihan bersama di bidang sistem udara nirawak (UAS) dan pengawasan maritim juga meningkat, dengan pasukan Yunani dan Israel memusatkan perhatian pada interoperabilitas di perairan yang padat aktivitas.

Kerja sama informal antara GCA dan Israel dalam bidang UAS serta peperangan elektronik juga dilaporkan kian intens, sering kali berlangsung di luar jalur formal NATO.

Meski langkah-langkah ini meningkatkan kesadaran situasional terhadap infrastruktur energi dan lalu lintas maritim, situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait kepemilikan data, pertukaran intelijen, dan otoritas komando saat krisis, sekaligus menegaskan risiko fragmentasi di luar struktur aliansi.

Sayap selatan NATO dan celah koordinasi

Poros trilateral ini menghadirkan tantangan serius bagi sayap selatan NATO, wilayah yang sejak lama dibayangi asimetri informasi akibat perbedaan persepsi ancaman dan sengketa yang belum terselesaikan.

Pengaturan bilateral dan trilateral yang melewati mekanisme aliansi menciptakan jalur paralel dalam bidang intelijen, pengadaan, dan perencanaan pertahanan.

Kondisi tersebut berpotensi melemahkan sistem pertahanan udara dan rudal terintegrasi NATO, termasuk peringatan dini bersama dan struktur interoperabilitas, serta mengganggu kesadaran domain maritim.

Uni Eropa juga menghadapi persoalan serupa dalam menyelaraskan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) dengan NATO, karena kemitraan non-standar dengan pemasok eksternal menambah tingkat kompleksitas.

Seperti dicatat seorang analis Euractiv, “Uni Eropa menginginkan strategi geopolitik dan kedaulatan teknologi, tetapi penyelarasan praktis sering kali menyimpang dari institusi.”

Dalam konteks ini, Yunani dan GCA berperan sebagai penghubung antara kerangka Eropa dan jejaring Israel, menghasilkan keuntungan jangka pendek namun mendorong integrasi yang kurang transparan di luar pengawasan institusional.

Peran Israel dalam poros trilateral ini melampaui sekadar pemasok persenjataan.

Dalam satu dekade terakhir, Tel Aviv menjalankan diplomasi pertahanan yang semakin canggih, memanfaatkan ekspor teknologi untuk membangun pengaruh geopolitik sekaligus jejaring strategis.

Namun, pendekatan ini kerap dipandang oportunistis karena memanfaatkan rivalitas kawasan guna menciptakan ketergantungan jangka panjang, alih-alih membangun kemitraan yang seimbang.

Perusahaan pertahanan Israel menanamkan produknya ke dalam arsitektur pertahanan nasional di Eropa, Asia, dan Amerika, menciptakan ketergantungan berkelanjutan dalam hal pemeliharaan, pembaruan sistem, pelatihan, dan intelijen, serta membangun pijakan institusional yang melampaui transaksi jual beli senjata semata.

Di Mediterania Timur, keterlibatan Israel menancapkan kehadirannya dalam struktur yang beririsan dengan UE dan NATO, memberikan visibilitas strategis—bukan hanya komersial—di sepanjang koridor-koridor vital.

Jaringan sistem nirawak, pengawasan, dan pertahanan udara yang terbentuk kemudian beririsan dengan operasi Yunani dan GCA serta kerangka Eropa, yang di satu sisi saling melengkapi, namun di sisi lain berpotensi mengikis kohesi kawasan secara lebih luas.

Kalkulasi strategis Türkiye

Posisi Türkiye dalam lanskap yang terus berubah ini tergolong kompleks. Sebagai anggota NATO dengan kapabilitas konvensional dan nirawak yang signifikan, Ankara memiliki kepentingan keamanan jangka panjang di Mediterania Timur.

Keberadaan arsitektur keamanan paralel—terutama yang melibatkan sistem pengawasan canggih, integrasi pertahanan udara, dan kapabilitas rudal—menciptakan ambiguitas strategis dalam perhitungan Ankara.

Dari sudut pandang Ankara, tantangan utamanya bukan sekadar munculnya klaster kapabilitas canggih, melainkan sejauh mana klaster tersebut selaras dengan kohesi dan prediktabilitas aliansi.

Türkiye secara konsisten menekankan pentingnya koridor keamanan yang terkelola, kerja sama militer yang transparan, serta mekanisme manajemen krisis yang terinstitusionalisasi.

Sebaliknya, kemitraan pertahanan khusus berisiko melahirkan arsitektur yang terfragmentasi, di mana perusahaan swasta dan kesepakatan bilateral lebih menentukan realitas operasional dibandingkan institusi multilateral.

Stabilitas kawasan sangat bergantung pada saluran komunikasi yang terbuka serta pemahaman bersama mengenai niat dan kapabilitas masing-masing pihak, terutama di tengah tumpang tindih klaim maritim, persaingan energi, dan sengketa yang belum terselesaikan.

Poros pertahanan Yunani–GCA–Israel mencerminkan dilema politik aliansi abad ke-21. Negara-negara berupaya mengoptimalkan portofolio keamanannya dengan memadukan aliansi tradisional dan kemitraan khusus yang menawarkan keunggulan teknologi secara cepat.

Namun, ketika integrasi operasional berlangsung di luar mekanisme pengawasan formal, situasi tersebut justru mempersulit struktur pertahanan kolektif.

Persoalannya bukan terletak pada aspek legalitas, melainkan pada koherensi.

NATO dan Uni Eropa telah berinvestasi besar dalam membangun sistem keamanan yang interoperabel, transparan, dan tangguh. Sistem ini bergantung pada doktrin bersama, prosedur terstandarisasi, serta kepercayaan timbal balik. Arsitektur keamanan paralel, bahkan di antara negara sahabat, berisiko menggerus fondasi tersebut.

Bagi Mediterania Timur, jalan ke depan bukanlah disengagement, melainkan penyelarasan institusional.

Kerja sama pertahanan akan terus berkembang. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa ekspansi tersebut berlangsung dalam kerangka yang mengurangi salah persepsi, meningkatkan prediktabilitas, dan memperkuat perencanaan strategis kolektif.

Saat mitra NATO dan Uni Eropa menavigasi dinamika kawasan ini, transparansi dan pemahaman strategis bersama harus menjadi prioritas utama, karena di wilayah tempat sejarah, geografi, dan persaingan kekuatan besar bertemu, ambiguitas bersifat destabilisasi.

Poros keamanan Yunani–GCA–Israel yang tengah terbentuk menjadi studi kasus bagi aliansi modern dalam beradaptasi dengan pertahanan berbasis jejaring dan geopolitik yang semakin cair.

Di Mediterania Timur, tempat sejarah, geografi, dan persaingan kekuatan besar beririsan, prioritas utamanya tetap penyelarasan institusional, transparansi, dan pemahaman bersama guna mencegah ambiguitas yang berpotensi mengganggu stabilitas.