China menolak pernyataan terbaru Dewan Maritim Nasional Filipina mengenai situasi di Laut China Selatan, menyebutnya 'tidak berdasar dan menyesatkan,' kata media milik negara pada hari Selasa.
Kedutaan Besar China di Manila mengatakan tidak ada konsep 'zona maritim' di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), menurut Global Times.
Kedutaan itu mengatakan konvensi menetapkan rezim hukum tertentu, termasuk laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan menuduh Filipina sengaja mengaburkan perbedaan antara keduanya.
'Filipina telah menyesatkan publik selama bertahun-tahun dengan mencampuradukkan konsep laut teritorial dan ZEE,' kata juru bicara kedutaan tersebut.
Pada hari Senin, Dewan Maritim Nasional Filipina mengatakan ketegangan di Laut Filipina Barat dipicu oleh tindakan China yang 'ilegal, koersif, agresif, dan menipu,' menolak klaim Beijing bahwa Manila memancing provokasi.
Dewan menekankan para nelayan Filipina beroperasi secara sah di dalam zona maritim negara itu.
'Tindakan-tindakan ini sah, legal, dan sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS dan Putusan Arbitrase 2016,' kata dewan dalam pernyataan yang diposting di platform media sosial AS, Facebook.
Dewan menyerukan agar China mematuhi UNCLOS dan putusan arbitrase 2016 serta menegaskan kembali keterbukaannya untuk berdialog di bawah hukum internasional.
Putusan 2016 oleh pengadilan yang didukung PBB di Den Haag menolak klaim luas Beijing di Laut China Selatan dan menegaskan hak Filipina atas sumber daya di dalam zona ekonomi eksklusifnya. China menolak untuk berpartisipasi dalam proses itu dan menolak putusan tersebut sejak dikeluarkan.
