Para pedagang yang menutup toko mereka di pusat Teheran pekan ini tidak sedang menyampaikan pernyataan politik dalam arti konvensional.

Mereka bereaksi terhadap satu kenyataan sederhana: ekonomi yang tak lagi berfungsi.

Anjloknya nilai rial, ditambah inflasi yang terus bertahan, membuat aktivitas usaha sehari-hari kian tak layak dijalankan.

Harga tak bisa dipatok, barang sulit diganti, dan transaksi rutin kini membawa risiko kerugian. Dalam kondisi seperti ini, protes tak lagi didorong ideologi, melainkan soal bertahan hidup.

Dinamika ini kembali terlihat pada 28 Desember.

Saat mata uang terus melemah dan resesi memburuk, kelompok pedagang bazar menghentikan aktivitas di sejumlah kawasan pasar utama, termasuk di sekitar Jalan Jomhouri dan Hafez, serta pusat-pusat niaga besar seperti Charsou dan Alaeddin.

Penutupan serupa juga terjadi di Shoush, di mana pedagang pasar ponsel dan besi sepenuhnya menarik diri dari aktivitas bisnis, dengan alasan tingkat stagnasi membuat operasi usaha menjadi tak masuk akal secara ekonomi.

Hingga Senin, kerumunan massa kian meluas di sepanjang Jalan Jomhouri hingga Lapangan Istanbul, menandakan bukan sekadar satu titik letupan, melainkan jejak spasial yang lebih luas dari protes ekonomi.

Pemicu langsungnya jelas. Mata uang Iran jatuh ke level terendah sepanjang sejarah, dengan nilai tukar rial merosot ke sekitar 1.445.000 per dolar AS, dibanding sekitar 1.370.000 sehari sebelumnya dan sekitar 1.140.000 sebulan lalu.

Bagi para pedagang, volatilitas ini bukan hanya menggerus margin keuntungan, tetapi juga menghilangkan kepastian dasar yang menjadi tumpuan pasar.

Dalam aksi-aksi tersebut, para demonstran terdengar meneriakkan, “Jangan takut, kita semua bersama,” slogan yang dikenal dari periode protes sebelumnya.

Kemunculan slogan ini tidak mengubah protes menjadi gerakan ideologis, tetapi menandai pergeseran dari penarikan diri ekonomi secara senyap menuju aksi kolektif yang terlihat di ruang publik.

Dari kesulitan menuju disfungsi

Protes ini penting karena siapa yang turun ke jalan. Pedagang bazar dan usaha kecil bukanlah kelompok pinggiran yang bergantung pada bantuan pemerintah.

Mereka tertanam kuat dalam struktur ekonomi dan sosial Iran. Secara historis, respons mereka menjadi indikator sensitif tekanan sistemik.

Ketika segmen ini menarik diri dari aktivitas ekonomi, itu menandakan krisis telah bergeser dari sekadar kesulitan menuju disfungsi.

Masalah ekonomi Iran telah berlangsung lama. Inflasi bertahan tinggi selama bertahun-tahun, upah terus kehilangan nilai, dan sanksi membatasi pertumbuhan.

Sementara itu, pemerintah secara terbuka mengakui keterbatasan anggaran membuat kenaikan upah tak mampu mengejar lonjakan harga. Dampaknya adalah penurunan standar hidup yang perlahan namun berkelanjutan.

Yang baru adalah luasnya dampak. Tekanan ekonomi kini tak lagi terbatas pada kelompok tertentu.

Pekerja bergaji, pemilik toko, pensiunan, hingga pekerja informal menghadapi tantangan yang sama: ketidakstabilan mata uang, daya beli yang menyusut, dan ketidakpastian masa depan.

Dalam kondisi seperti ini, menjaga kepatuhan publik menjadi kian sulit.

Tekanan ekonomi ini juga berkaitan dengan gelombang kerusuhan nasional beberapa tahun terakhir.

Protes-protes sebelumnya menyingkap jurang besar antara otoritas pemerintah dan harapan publik. Meski berhasil ditekan, akar masalahnya tak pernah terselesaikan.

Sebaliknya, ia muncul kembali melalui ekonomi, ketika penurunan standar hidup langsung berdampak pada perjuangan sehari-hari.

Jika dilihat secara keseluruhan, gejolak Iran saat ini tak bisa direduksi semata-mata menjadi persoalan ekonomi, ataupun ideologi dan hak secara terpisah.

Keretakan ekonomi, pembatasan sosial, dan keluhan politik yang tak terselesaikan telah terakumulasi dari waktu ke waktu, saling memperkuat, dan meningkatkan tekanan terhadap sistem politik Iran.

Pada saat yang sama, negara masih memiliki kemampuan signifikan untuk mengelola gejolak dalam jangka pendek. Kendali atas kepolisian, peradilan, dan arus informasi memungkinkan otoritas menahan protes bila diperlukan.

Namun, penahanan bukanlah solusi atas masalah mendasar. Langkah-langkah yang membungkam ekspresi publik tak akan menstabilkan mata uang, memulihkan daya beli, atau membangun kembali kepercayaan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Ruang gerak yang kian menyempit ini menyisakan sedikit pilihan. Jika ketidakstabilan ekonomi berlanjut, protes kemungkinan akan muncul kembali—bukan sebagai satu gerakan nasional tunggal, melainkan gangguan sektoral yang berulang.

Masing-masing mungkin bisa dikelola secara terpisah. Namun secara kolektif, semuanya meningkatkan biaya pemerintahan.

Faktor eksternal

Ketika tekanan domestik meningkat, negara kerap mengalihkan frustrasi ke luar dengan menyoroti ancaman eksternal dan menyalahkan aktor asing. Dalam kasus Iran, pola ini signifikan karena perbaikan ekonomi sangat terkait faktor luar.

Tekanan eksternal telah sangat mempersempit ruang ekonomi Iran.

Pada akhir September, Uni Eropa kembali memberlakukan sanksi ekonomi dan keuangan luas menyusul diaktifkannya kembali langkah Dewan Keamanan PBB terkait program nuklir Iran.

Langkah ini menghidupkan kembali pembatasan ekspor minyak, membekukan aset bank sentral Iran dan bank-bank besar, serta semakin membatasi akses ke jaringan keuangan dan perdagangan Eropa.

Secara bersamaan, Amerika Serikat terus menegakkan sanksi luas yang menargetkan sektor energi, keuangan, pelayaran, dan industri Iran, sekaligus menghambat perdagangan pihak ketiga melalui sanksi sekunder.

Gabungan pembatasan ini mengurangi arus devisa, menekan perdagangan dan investasi, serta membatasi akses Iran ke sistem perbankan internasional.

Bagi ekonomi yang sudah melemah akibat inflasi dan stagnasi berkepanjangan, tekanan kumulatif ini mempersempit ruang penyesuaian dan meningkatkan beban rumah tangga serta usaha kecil.

Kerangka ini mulai tampak dalam wacana resmi. Kepemimpinan Iran kian menggambarkan kesulitan ekonomi sebagai bagian dari konfrontasi eksternal yang lebih luas, alih-alih akibat kegagalan kebijakan domestik.

Dengan menyebut sanksi, inflasi, dan penurunan standar hidup sebagai bagian dari “perang” yang dipaksakan, tanggung jawab dialihkan ke luar, dan penderitaan ekonomi diposisikan sebagai soal perlawanan nasional, bukan tata kelola.

Dalam kondisi ini, para pemimpin menghadapi dilema strategis.

Salah satu opsi adalah keterlibatan eksternal, terutama dengan Amerika Serikat, untuk melonggarkan sanksi dan membuka kembali jalur ekonomi.

Stabilisasi ekonomi yang berarti bergantung pada akses terhadap pendapatan minyak, sistem keuangan, dan arus perdagangan—semuanya masih terbelenggu rezim sanksi saat ini.

Tanpa negosiasi atau de-eskalasi tertentu, pengelolaan internal semata kecil kemungkinan membalikkan tren yang ada.

Otoritas Iran menangani protes saat ini dengan hati-hati. Alih-alih semata mengandalkan kekerasan, pejabat menggunakan nada publik yang lebih lunak untuk mencegah meluasnya aksi.

Presiden Masoud Pezeshkian secara terbuka mengakui “tuntutan yang sah” para demonstran dan menjanjikan langkah-langkah melindungi daya beli di tengah pelemahan mata uang, menandakan upaya meredam gejolak lewat dialog di samping cara lain.

Sementara itu, lembaga negara lain mengambil sikap lebih keras. Dalam pernyataan pada hari kedua protes, Garda Revolusi Iran (IRGC) memperingatkan akan menentang “hasutan,” “kerusuhan,” atau “ancaman keamanan,” sementara lembaga peradilan mengisyaratkan langkah hukum terhadap pihak yang dituding mengganggu perekonomian.

Sinyal-sinyal ini menunjukkan pendekatan berimbang: mengakui kesulitan ekonomi untuk mencegah eskalasi, namun tetap menjaga opsi koersif jika protes membesar.

Hari ini, warga Iran yang turun ke jalan menyuarakan persoalan inti, terutama ekonomi yang terpuruk.

Jika kondisi ekonomi tak membaik, protes berpotensi menyebar ke lebih banyak kota dan wilayah, meningkatkan tekanan terhadap otoritas Iran.

Seiring waktu, protes yang bermula dari soal ekonomi juga bisa bergeser nadanya, dari tuntutan ekonomi menuju pertanyaan lebih luas tentang kebijakan dan tata kelola Republik Islam itu sendiri.