Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru tidak boleh dijadikan lokasi wisata. Dalam rapat evaluasi Pos Komando Penanganan Darurat di Pendapa Kecamatan Candipuro, Lumajang, pada hari Minggu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati meminta Pemerintah Kabupaten Lumajang memasang banner larangan di seluruh area berbahaya.
“Saya meminta pemerintah daerah memasang banner larangan wisata di wilayah terdampak, agar masyarakat tetap aman dan fokus pada pemulihan dan bantuan yang sedang berlangsung,” ujar Raditya, dikutip oleh kantor berita Antara News.
Larangan ini dikeluarkan setelah muncul laporan bahwa banyak warga datang hanya untuk melihat lokasi terdampak erupsi, yang justru membuat kawasan tersebut berubah menjadi tontonan.
BNPB mengingatkan bahwa pembatasan ini diperlukan agar area terdampak tetap terkendali dan kegiatan penanganan pengungsi bisa berjalan tanpa hambatan. Ia menekankan bahwa zona bencana Semeru merupakan area merah yang berpotensi mengancam keselamatan.
Prioritas penanganan
Raditya juga memberi perhatian khusus pada pentingnya informasi yang terstruktur selama fase tanggap darurat. Ia meminta penguatan media center agar penyampaian kabar ke masyarakat berlangsung cepat, valid, dan mudah dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah telah menerbitkan SK Tanggap Darurat serta SK Komando Tanggap Darurat sebagai dasar penguatan struktur kendali operasi.
Data teknis yang disampaikan PVMBG dalam rapat itu juga menjadi acuan penting, termasuk potensi awan panas yang dapat melaju hingga empat kilometer dari puncak serta risiko lahar yang bisa bergerak sejauh 20 kilometer dari hulu sungai. Informasi inilah yang menjadi dasar penentuan batas aman, jalur evakuasi, dan lokasi hunian sementara bagi warga terdampak.
Dengan pembatasan ketat dan komunikasi yang terkoordinasi, pemerintah berharap penanganan erupsi Semeru dapat berlangsung lebih aman dan efektif bagi seluruh warga yang terdampak.
