Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik tidak cukup diukur dari tingginya angka perdagangan dan investasi semata, melainkan dari dampak nyatanya dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan intervensi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, China, pada Kamis (19/11).
Dalam forum yang mengusung tema “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together” tersebut, Kepala Negara menyoroti tiga pilar utama yang harus diperkuat kawasan untuk mencapai kemakmuran bersama, yakni keterbukaan, inovasi, dan kerja sama.
Prabowo juga memuji transformasi pesat Shenzhen yang mampu bermetamorfosis dari sekadar desa nelayan menjadi pusat inovasi dunia hanya dalam kurun waktu 40 tahun melalui visi dan kerja keras. Semangat transformasi serupa, lanjutnya, tengah dijalankan di dalam negeri melalui pemanfaatan teknologi digital di sekolah, modernisasi desa nelayan serta koperasi desa, hingga percepatan program hilirisasi industri.
“Kami yakin bahwa masyarakat harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Mereka harus meraih kesejahteraan yang tumbuh dari bawah. Kami mendorong hilirisasi—mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih baik,” ujar Prabowo, dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres).
Di hadapan para pemimpin ekonomi APEC, Prabowo secara terbuka mengakui bahwa Indonesia masih terus berjuang membenahi tata kelola pemerintahan serta memberantas korupsi, ekonomi ilegal, dan peredaran narkotika demi mewujudkan target penghapusan kemiskinan dan kelaparan.
Perdagangan adil dan akses teknologi
Memaparkan pilar pertama mengenai keterbukaan, Prabowo menekankan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang adil, terukur, dan berbasis aturan dengan mengoptimalkan fungsi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), terutama dalam penyelesaian sengketa dagang.
“Namun, keterbukaan juga harus dibarengi dengan keadilan. Keterbukaan tanpa keadilan bukanlah kemitraan, melainkan ketergantungan,” tegasnya.
Pada pilar kedua terkait inovasi, Prabowo mendorong negara-negara berkembang agar tidak hanya menjadi pasar pengguna, tetapi juga diberi ruang serta akses untuk merancang dan mengembangkan teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
“Kita membutuhkan akses untuk membangun AI sendiri, meningkatkan keterampilan, dan riset, serta peran nyata dalam menentukan masa depannya. Inovasi tidak boleh menjadi tembok pemisah baru antara pihak yang kaya dan yang miskin,” kata Prabowo.
Sementara pada pilar ketiga mengenai kerja sama, Prabowo mengingatkan kembali cetak biru konektivitas APEC yang dirintis Indonesia saat menjadi tuan rumah KTT APEC di Bali 13 tahun silam (2013), yang kini terus berlanjut hingga 2035. Ia menyerukan alih teknologi, investasi, dan kemitraan konkret yang merangkul negara-negara berkembang di belahan bumi selatan (global south).
Menutup pernyataannya, Prabowo mengutip pepatah China kuno untuk menggambarkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan bersahabat dengan semua pihak.
“Kerja sama bukan sekadar bentuk amal; kerja sama adalah jalan menuju kesejahteraan kita bersama. Posisi Indonesia sederhana saja. Seperti kata pepatah China kuno: seribu teman masih terlalu sedikit, satu musuh sudah terlalu banyak,” pungkasnya.
















