Emre YilancikDorongan global untuk mengatur penggunaan media sosial oleh anak-anak menggeser tanggung jawab dari pengawasan orang tua ke platform yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan dari perhatian anak-anak.
Di seluruh dunia, ketika pemerintah mengambil langkah untuk mengatur penggunaan media sosial oleh anak-anak, perdebatan tentang bahaya digital mengalami transformasi mendasar.
Dari Australia hingga Inggris dan dari Norwegia hingga Türkiye, regulasi yang dikembangkan di banyak negara berkumpul pada satu titik: bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial oleh anak-anak tidak dapat dicegah hanya dengan pengawasan orang tua.
Tanggung jawab harus dibagi dengan platform digital yang merancang, mengelola, dan mendapatkan keuntungan dari lingkungan daring.
Perubahan ini tidak membebaskan orang tua atau otoritas publik dari tanggung jawab. Keluarga dan negara tetap menjadi aktor sentral dalam perlindungan anak.
Namun, pemerintah kini mengadopsi sikap yang lebih jelas dan mendesak bahwa tanggung jawab harus diperluas kepada platform yang merancang, mengoptimalkan, dan mengkomersialkan lingkungan digital.
Seperti pengguna lain, anak-anak tidak sekadar “menggunakan” media sosial; mereka terus-menerus diarahkan, diberi insentif, dan dipertahankan di platform oleh infrastruktur yang dioptimalkan untuk memaksimalkan keuntungan.
Mekanisme gulir tak berujung, sistem rekomendasi algoritmik, dan lingkaran penghargaan dirancang dengan sengaja untuk menopang ekonomi perhatian.
Dalam keadaan ini, mengharapkan orang tua menjadi satu-satunya penangkal dan harus melawan mesin ekonomi perhatian bernilai triliunan dolar tidak realistis maupun adil.
Sejumlah besar penelitian akademis multidisipliner tentang anak dan remaja menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan sangat terkait dengan gangguan kecemasan, depresi, masalah tidur, defisit perhatian, dysmorfia tubuh akibat konten visual yang difilter, dan gangguan makan.
Kapitalisme pengawasan
Konsep Shoshana Zuboff tentang “kapitalisme pengawasan” memberikan kerangka kuat untuk memahami mengapa tanggung jawab bergeser ke arah atas.
Platform media sosial secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis perilaku pengguna, meramalkan tindakan di masa depan, dan memonetisasi wawasan ini melalui iklan yang ditargetkan dan panduan perilaku.
Dalam sistem ini, anak-anak bukan hanya pengguna yang rentan tetapi juga subjek data yang berharga.
Setiap gesekan, jeda, tanda suka, dan reaksi emosional menghasilkan surplus perilaku.
Bagi anak-anak yang perkembangan kognitif dan emosionalnya masih berlangsung, ekstraksi data ini menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih dalam dan berkepanjangan.
Algoritma tidak hanya mempelajari apa yang disukai anak; mereka juga membentuk apa yang nantinya akan menjadi keinginan mereka.
Oleh karena itu, regulasi saat ini semakin bertujuan untuk membatasi pengumpulan data dari anak-anak, melarang iklan yang ditargetkan, mewajibkan transparansi dalam sistem rekomendasi, dan memberikan sanksi pada desain arsitektural yang memaksimalkan keterlibatan.
Teknofeodalisme
Gagasan Yanis Varoufakis tentang “teknofeodalisme” menawarkan perspektif pelengkap untuk memahami asimetri kekuasaan ini.
Platform digital semakin menyerupai estate feodal daripada perusahaan kapitalis tradisional.
Pengguna tidak memiliki ruang digital ini; mereka diberi akses bersyarat di bawah aturan yang ditetapkan sepihak oleh pemilik platform.
Anak-anak tumbuh dalam ekosistem yang diatur secara privat. Sosialisasi, waktu luang, dan semakin sering pengalaman pendidikan mereka dibentuk dalam sistem yang sebagian besar tertutup, yang diatur oleh algoritma daripada pengawasan demokratis.
Dalam konteks ini, otoritas orang tua dirugikan secara struktural saat bersaing dengan otoritas algoritmik yang terus-menerus, tak terlihat, dan dapat diskalakan.
Dari perspektif ini, menyalahkan orang tua ibarat menyalahkan para serf yang terikat pada tanah atas kondisi kepemilikan sebuah estate feodal.
Negara-negara yang mengakui asimetri kekuasaan ini semakin mengalihkan fokus dari “subjek” kepada “tuan”.
Larangan penggunaan media sosial oleh mereka yang berusia di bawah 16 tahun di Australia, yang mulai berlaku pada 10 Desember 2025, menjadi salah satu contoh paling terlihat dari transformasi ini.
Dengan pengecualian terbatas, seperti YouTube Kids, platform diharuskan menerapkan sistem verifikasi usia yang ketat; kegagalan melakukannya dapat berujung pada denda hingga $32 juta.
Pernyataan mantan eksekutif Meta, Stephen Scheeler, bahwa perusahaan bisa menghasilkan jumlah tersebut dalam waktu kurang dari dua jam menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas pencegah dari sanksi semacam itu.
Di Inggris, Online Safety Act memberi regulator media Ofcom wewenang untuk mendenda perusahaan hingga 10 persen dari omset global mereka.
Perdana Menteri Keir Starmer, di antara banyak aktor politik lainnya, secara terbuka menyatakan bahwa waktu layar yang berlebihan mengancam kesejahteraan anak-anak.
Keputusan Parlemen Eropa yang menetapkan usia minimum 16 tahun untuk penggunaan media sosial dan 13 tahun untuk alat kecerdasan buatan serta platform video juga mencerminkan tren ini.
Sementara Prancis mendebatkan larangan penuh bagi mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan semacam “jam malam digital,” Spanyol sedang menyiapkan regulasi yang mensyaratkan persetujuan orang tua bagi pengguna di bawah 16 tahun.
Norwegia, sementara itu, mengakui ketidakefektifan pembatasan saat ini dan sedang mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.
Di Amerika Serikat, ambang usia yang berfokus pada privasi data yakni 13 tahun tetap berlaku, tetapi pembatasan tingkat negara bagian yang lebih ketat menghadapi tantangan hukum atas dasar kebebasan berbicara.
China menerapkan salah satu kontrol digital paling ketat untuk anak-anak. Meskipun batas waktu layar harian 40 menit diberlakukan untuk anak di bawah 14 tahun, akses digital sepenuhnya dibatasi antara pukul 22.00 hingga 06.00 waktu setempat.
Walaupun TikTok memiliki lebih dari setengah miliar pengguna secara global, platform tersebut beroperasi di China dalam versi terpisah bernama Douyin, yang menggunakan algoritme berbeda dan menekankan konten yang lebih berorientasi pendidikan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyatakan bahwa sementara China menggunakan TikTok untuk melemahkan rentang perhatian anak-anak secara global, negara itu membimbing anak-anaknya sendiri melalui Douyin dengan konten yang lebih disiplin dan bersifat edukatif.
Perbedaan ini menggambarkan bahwa platform media sosial berfungsi tidak hanya sebagai entitas komersial tetapi juga sebagai alat kekuatan budaya.
Larangan platform media sosial Barat di China lebih jauh menunjukkan bahwa negara-negara semakin memandang platform digital bukan sebagai pelaku pasar bebas, melainkan sebagai infrastruktur strategis.
Perusahaan teknologi besar dan pemalsuan Etika
Meskipun perusahaan-perusahaan teknologi besar yang biasa disebut Big Tech pada umumnya telah menerapkan beberapa langkah, mereka tetap menentang pembatasan semacam itu.
Setelah pengenalan larangan itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan bahwa lebih dari 4,7 juta akun media sosial milik pengguna di bawah 16 tahun telah dinonaktifkan, dihapus, atau dibatasi.
Perwakilan Big Tech berargumen bahwa teknologi verifikasi usia mengancam privasi, melanggar hak anak, dan bahkan dapat mengurangi keselamatan daring.
Namun, keberatan ini sering menyembunyikan kekhawatiran yang lebih dalam: risiko kehilangan basis pengguna yang sangat menguntungkan yang menghasilkan data dan konten gratis.
CEO Meta Mark Zuckerberg, kepala Instagram Adam Mosseri, dan CEO Snapchat Evan Spiegel dijadwalkan menghadapi persidangan dalam gugatan yang menuduh bahwa mereka merancang produk yang adiktif meskipun ada bukti bahaya bagi pengguna muda.
Sementara itu, komitmen sukarela terkait etika dan keselamatan semakin mirip dengan apa yang dapat disebut “pembelaan etika”: penyebaran tanggung jawab tanpa mengubah model bisnis yang mendasarinya.
Perdebatan seputar keberadaan anak-anak di lingkungan digital di Türkiye mencerminkan kepekaan lokal tetapi pada umumnya selaras dengan tren regulasi global.
Sebuah draf laporan berjudul “Ancaman dan Risiko yang Menanti Anak-anak Kita di Lingkungan Digital”, yang disusun oleh Subkomite Hak Anak dari Komisi Penyelidikan Hak Asasi Manusia Majelis Agung Nasional Türkiye, menguraikan kerangka pendekatan ini.
Laporan itu mencakup usulan seperti pembatasan akses pada malam hari bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun, larangan media sosial bagi yang berusia di bawah 15 tahun, pembatasan perangkat digital di lingkungan sekolah, penguatan layanan konseling, dan aplikasi kartu SIM khusus untuk anak.
Menteri Keluarga dan Layanan Sosial Mahinur Özdemir Göktaş mengumumkan bahwa persiapan legislasi untuk regulasi media sosial yang mencakup anak di bawah 15 tahun akan segera diajukan ke Parlemen.
Alasan di balik regulasi meliputi meningkatnya tingkat depresi, kecemasan, gangguan perilaku, dan risiko kontak dengan jaringan kriminal melalui platform digital.
Menteri Göktaş menyatakan bahwa anak-anak tidak akan diperlakukan sebagai sumber komersial atau kolam data oleh platform media sosial. Langkah-langkah ini, menurutnya, bukan intervensi terhadap kebebasan berekspresi, melainkan kebijakan publik strategis untuk melindungi anak dari risiko struktural ekosistem digital.
Dalam kerangka ini, platform digital “Keamanan Anak” menyediakan panduan dan mekanisme pemberitahuan bagi anak-anak dan orang tua.
Otoritas menekankan bahwa perjuangan melawan konten berbahaya harus proaktif dan dilakukan oleh platform itu sendiri, bukan bergantung pada intervensi reaktif.
Anak-anak bukan satu-satunya kelompok yang terekspos pada bahaya digital. Orang dewasa dengan literasi digital rendah, dan terutama mereka yang lebih tua, juga semakin rentan terhadap disinformasi, polarisasi emosional, dan praktik manipulatif perilaku yang dibentuk oleh pengarahan algoritmik.
Dengan demikian, regulasi platform bukan sekadar langkah pedagogis untuk perlindungan anak.
Ini juga merupakan perjuangan untuk memperkuat ruang publik yang terdigitalisasi terhadap disinformasi, membebaskan proses demokratis dari penangkapan algoritmik, dan memelihara kohesi sosial.
Jika platform merancang lingkungan digital, melatih algoritma, dan secara sistematis mendapatkan keuntungan dari ekonomi perhatian, maka tanggung jawab tidak dapat dibebankan hanya pada individu, keluarga, atau preferensi pengguna.
Tanggung jawab harus dibagi, dan kekuasaan harus berada di bawah pengawasan publik.
