Para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyerukan semua pihak di Myanmar untuk segera menghentikan “kekerasan tanpa pandang bulu” dan mengambil langkah konkret menuju perdamaian, menurut pernyataan yang dirilis pada hari Minggu.

Dalam pertemuan pada hari Minggu, para menteri mengutuk serangan yang terus berlanjut terhadap warga sipil, fasilitas umum, dan infrastruktur, serta memperingatkan bahwa konflik yang semakin meningkat telah memperburuk kondisi kemanusiaan di seluruh negeri.

Mereka mendesak semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin, melindungi warga sipil, dan menciptakan kondisi untuk akses kemanusiaan serta dialog politik yang inklusif.

Dalam pernyataan bersama mereka, para menteri ASEAN menegaskan kembali Konsensus Lima Poin (5PC) — peta jalan perdamaian blok tersebut yang disepakati pada tahun 2021 — sebagai kerangka utama untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Rencana ini menyerukan penghentian kekerasan, penunjukan utusan khusus, dan dialog di antara semua pihak.

Penegasan kembali ini dilakukan bersamaan dengan pengumuman resmi ASEAN pada hari Minggu yang menyambut Timor-Leste sebagai anggota ke-11 blok tersebut, menandai ekspansi pertama dalam 26 tahun terakhir.

ASEAN, yang didirikan pada tahun 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, kini mencakup Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Timor-Leste.