Indonesia bersama 14 negara lainnya menyambut langkah Inggris dan Australia yang menjatuhkan sanksi terkait aktivitas permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina. Kebijakan tersebut mencakup perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan permukiman. Para menteri luar negeri negara-negara tersebut berharap langkah ini mendorong negara lain mengambil kebijakan serupa.
Pernyataan bersama itu dikeluarkan oleh menteri luar negeri Türkiye, Uni Emirat Arab (UEA), Aljazair, Indonesia, Palestina, Qatar, Kuwait, Libya, Maladewa, Mesir, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi, dan Yordania pada Kamis (19/11). Mereka juga mengapresiasi keputusan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap sebuah organisasi Israel yang dituduh menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Para menteri mendukung penerapan langkah internasional, termasuk sanksi terhadap individu maupun entitas yang bertanggung jawab atas aktivitas permukiman, terutama rencana pembangunan permukiman E1.
Tindakan juga perlu diarahkan kepada pihak-pihak yang mendukung, memfasilitasi, atau menjalankan kebijakan perluasan permukiman dan aneksasi wilayah Palestina.
Dalam pernyataan tersebut, mereka kembali mengecam kebijakan Israel yang terus memperluas permukiman di wilayah Palestina yang diduduki. Perhatian khusus diberikan pada rencana E1 dan aktivitas pembangunan terkait di kawasan timur Yerusalem Timur yang diduduki.
Mereka menilai sanksi Inggris dan Australia sejalan dengan hukum internasional serta resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 tahun 2016.
Para menteri juga merujuk pada pendapat hukum Mahkamah Internasional (ICJ) tertanggal 19 Juli 2024, yang menegaskan kewajiban negara-negara untuk tidak mengakui situasi akibat pendudukan ilegal Israel sebagai tindakan yang sah maupun memberikan bantuan yang mempertahankan kondisi tersebut.

Mengecam peningkatan operasi militer Israel
Para menteri luar negeri kembali mendesak Israel mencabut seluruh kebijakan terkait pembangunan permukiman dan tindakan lain yang mengubah karakter geografis serta demografis wilayah Palestina yang diduduki.
Selain persoalan permukiman, mereka mengecam peningkatan operasi militer Israel di Gaza. Pernyataan tersebut juga menyerukan penerapan secara penuh dan segera Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Rencana itu bertujuan menciptakan keamanan dan stabilitas, menangani krisis kemanusiaan, mendukung rekonstruksi serta pemulihan, dan membuka jalan bagi perdamaian jangka panjang.
Para menteri menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki. Mereka kembali menekankan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan yang memungkinkan tercapainya perdamaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Solusi tersebut harus mencakup pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, memiliki wilayah yang saling terhubung, serta layak secara geografis dan politik. Negara Palestina itu harus berdiri berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sesuai hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.
















