Indonesia dan Pakistan menandatangani tujuh nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang mencakup pendidikan, perdagangan, kesehatan, keamanan, dan sektor UMKM dalam pertemuan tingkat tinggi di Islamabad, pada hari Selasa.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif secara langsung menyaksikan pertukaran dokumen tersebut di kediaman resmi PM Pakistan. Pertemuan bilateral itu berlangsung sebagai bagian dari kunjungan resmi Prabowo, yang sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
“Hari ini kita telah mengadakan pertemuan yang sangat produktif. Kita telah mencapai banyak kesepakatan di berbagai bidang dan kita telah membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama,” kata Presiden Prabowo dalam pernyataannya.
Kedua pemimpin juga menyoroti hubungan dagang yang saat ini bernilai $4,5 miliar, dengan sekitar 90 persen merupakan impor Pakistan dari Indonesia. Diskusi mengenai upaya menyeimbangkan struktur perdagangan menjadi salah satu pokok pembahasan, dan Prabowo menegaskan bahwa ia telah mengarahkan para menterinya untuk mengambil langkah-langkah praktis guna mengoreksi ketimpangan tersebut.
Tujuh kesepakatan
Dokumen kerja sama yang ditukar pada kesempatan tersebut mencakup sektor pendidikan tinggi, pengembangan SDM, perdagangan, UMKM, pengelolaan arsip, penanggulangan narkotika, sertifikasi halal, dan kesehatan.
Indonesia dan Pakistan adalah dua negara dengan populasi Muslim terbesar dan kedua terbesar di dunia, menilai harmonisasi sertifikasi halal sebagai salah satu sektor penting yang akan memperkuat arus perdagangan. Dalam bidang UMKM, kesepakatan antara SMESCO dan SMEDA disebut akan membuka peluang kolaborasi baru bagi pelaku usaha di kedua negara.
Selain isu ekonomi, kedua negara kembali menyatakan posisi yang sejalan mengenai Palestina. Sharif memuji sikap Prabowo yang dinilainya “teguh” terkait situasi di Gaza. Keduanya menegaskan komitmen terhadap solusi dua negara dan berjanji meningkatkan koordinasi di berbagai forum internasional.
Kesepakatan-kesepakatan tersebut dipandang sebagai langkah strategis baru untuk memperkuat hubungan historis Indonesia–Pakistan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kontribusi kedua negara terhadap stabilitas regional.
