Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menelusuri asal tumpukan kayu yang terseret banjir besar di Sumatera, di tengah dugaan keterkaitan dengan pembalakan liar dan manipulasi izin. Direktur Jenderal Gakkum KLHK, Dwi Januanto Nugroho, menyebut bahwa material kayu dapat berasal dari pepohonan tumbang, serpihan sungai, area tebangan berizin, atau penyalahgunaan dokumen PHAT.
Ia menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan tanpa menutup kemungkinan adanya kejahatan kehutanan. KLHK juga memeriksa dokumen, rantai pasok, hingga aliran dana terkait dugaan pencucian kayu.
Sepanjang 2025, sejumlah kasus besar telah diungkap, termasuk penyitaan 86,6 m³ kayu ilegal di Aceh Tengah,152 batang kayu dan alat berat di Solok, lebih dari 4.600 m³ kayu bermasalah di Mentawai–Gresik, serta 44 m³ log berizin beku di Sipirok. Pemerintah juga menghentikan sementara sistem SIPuHH untuk izin tanah non-hutan demi mencegah penyalahgunaan.
Banjir yang membawa kayu-kayu itu dipicu siklon tropis langka di Selat Malaka, menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih dari 600 orang meninggal, hampir 472 masih hilang, dan sekitar 1 juta warga mengungsi. Infrastruktur rusak berat, menyulitkan operasi penyelamatan yang melibatkan pemerintah, TNI, dan Polri.
Video yang memperlihatkan banjir membawa log sempat memicu spekulasi publik. KLHK menegaskan sebagian besar kayu yang terlihat merupakan kayu tua atau pohon tumbang, sementara sebagian lain berasal dari konsesi berizin.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengingatkan bahwa cuaca ekstrem yang memicu banjir dan longsor ini merupakan tanda meningkatnya ancaman perubahan iklim yang harus diantisipasi pemerintah.
