Badan Gizi Nasional (BGN) akan membuka 480 dapur baru untuk program makan gratis pada bulan ini.
Sebagian besar fasilitas tersebut dipusatkan di wilayah terpencil dan tertinggal seperti kawasan Papua.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan lewat unggahan video di media sosial pada Rabu (30/9), sebanyak 269 dari total dapur tersebut akan didirikan di 16 provinsi di wilayah Indonesia timur yang memiliki angka stunting tinggi.
Wilayah sasaran itu meliputi Gorontalo, Maluku, hingga sejumlah provinsi di pulau Papua, sementara 211 dapur lainnya akan disebar di berbagai daerah lain.
Program makan gratis sendiri merupakan janji kampanye unggulan Presiden Prabowo Subianto yang resmi diluncurkan pada 2025.
Inisiatif ambisius ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi 83 juta anak sekolah serta ibu hamil guna menekan angka kurang gizi di tanah air.
Kendati demikian, pelaksanaan program tersebut sempat diwarnai sejumlah kendala sejak diluncurkan.
Kebijakan ini berhadapan dengan berbagai tantangan, mulai dari dugaan korupsi, puluhan ribu kasus keracunan makanan, penutupan dapur swasta, hingga kekhawatiran anggaran jumbo yang berpotensi melebar pada defisit fiskal negara.
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, BGN memutuskan untuk memprioritaskan penerima manfaat di wilayah terpencil.
Keputusan ini diambil menyusul pemangkasan anggaran tahun ini dari semula 335 triliun rupiah menjadi 229 triliun rupiah, sementara alokasi dana untuk tahun depan ditetapkan sebesar 240 triliun rupiah.
Sudaryono menjelaskan bahwa proses aktivasi dapur-dapur baru ini mulai berjalan pada Jumat mendatang.
Tahap awal akan difokuskan pada pelatihan staf serta peningkatan jumlah porsi makanan secara bertahap sepanjang bulan Oktober.
Setelah diaktifkan, para pengelola dapur dijadwalkan mulai menerima pencairan dana dari pemerintah.
Meski demikian, detail teknis penyalurannya masih belum sepenuhnya transparan.
Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa ratusan investor yang telanjur membangun fasilitas dapur di daerah terpencil sempat mengalami kendala.
Mereka tertahan akibat penundaan pembayaran imbas efisiensi anggaran, yang membuat sejumlah fasilitas mangkrak selama berbulan-bulan.
