Menangani semua bentuk rasisme berarti memperlakukan setiap manusia secara setara dan adil, bukan memberikan perlakuan khusus kepada satu komunitas dibandingkan yang lain. Kebijakan publik harus berlandaskan pada keadilan untuk semua.

Pada 2018, All-Party Parliamentary Group (APPG) tentang Muslim Inggris, sebuah forum lintas partai beranggotakan anggota parlemen dan anggota dewan yang memberi nasihat kepada Parlemen tentang isu-isu yang memengaruhi Muslim di Inggris, melakukan konsultasi luas dan menghasilkan sebuah definisi kerja tentang Islamofobia.

Definisi ini mengakui Islamofobia sebagai bentuk rasisme berdasarkan cara ia diekspresikan, di mana Muslim diperlakukan sebagai kelompok homogen yang memiliki sifat dan asosiasi negatif tertentu.

Intinya, Islamofobia berarti menilai, mengdehumanisasi, atau mendiskriminasi Muslim berdasarkan penampilan, pakaian, atau identitas agama mereka.

Perempuan Muslim sering kali mengalami ancaman dan pelecehan verbal di ruang publik, termasuk di transportasi umum, di jalan, dan di toko. Bentuk-bentuk serangan fisik yang umum meliputi meludah, mendorong, menampar, dan pemaksaan melepas pakaian seperti hijab.

Banyak energi telah dihabiskan untuk mengaburkan masalah ini. Pemerintah membentuk sebuah kelompok kerja yang dipimpin oleh Dominic Grieve KC, yang mencoba menyamakan Islamofobia dengan hukum penghujatan atau pembatasan kebebasan berbicara.

Namun harus jelas, Islamofobia tidak ada hubungannya dengan teologi. Ini adalah penargetan individu atau kelompok berdasarkan prasangka atau kebencian terhadap identitas yang dipersepsikan sebagai Muslim.

Beberapa orang bertanya mengapa definisi diperlukan sama sekali. Tanpa mendefinisikannya, sesuatu tidak dapat dideteksi, dipantau, atau dilawan secara efektif.

Definisi non-yuridis juga merupakan alat praktis yang membantu menangani masalah rasisme di luar sistem hukum, seperti melalui pendidikan proaktif di sekolah, pemantauan kesetaraan, dan praktik ketenagakerjaan untuk mencegah diskriminasi tidak adil, kebencian, dan prasangka sejak awal.

Sejak definisi APPG disusun, lebih dari 800 akademisi, kelompok komunitas, anggota parlemen, dan otoritas lokal telah mendukungnya. Setiap partai politik besar mengadopsinya, kecuali Partai Konservatif yang saat itu berkuasa, yang menolak definisi APPG dan kemudian memecat penasihat yang telah mereka tunjuk untuk mengusulkan alternatif.

Oleh karena itu sangat mengecewakan bahwa, setelah menang dalam Pemilu Umum 2024, Partai Buruh berbalik arah dari komitmen sebelumnya terhadap definisi APPG.

Pada Maret tahun ini, Menteri-Menteri Partai Buruh menunjuk sebuah Kelompok Kerja Independen — lagi-lagi dipimpin oleh Dominic Grieve KC dan empat ahli Muslim independen — untuk merekomendasikan definisi baru agar ditinjau dan diputuskan oleh para menteri. Kelompok tersebut menyerahkan rekomendasinya pada awal Oktober, tetapi pada saat penulisan, Pemerintah belum mempublikasikan rekomendasi tersebut maupun tanggapannya.

Sementara itu, beberapa pegawai negeri yang tidak berwenang di Kementerian Perumahan, Komunitas, dan Pemerintahan Lokal dilaporkan membocorkan bagian dari rekomendasi itu ke media sayap kanan yang bersikap bermusuhan — memicu gelombang spekulasi media yang merusak, keliru, dan sering kali tidak tulus dalam beberapa pekan terakhir.

Muslim Inggris bukan orang baru melihat standar ganda dalam kehidupan publik dan tajuk utama media, tetapi beberapa pekan terakhir menunjukkan tingkat gaslighting yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Islamofobia mencapai tingkat rekor dalam setahun terakhir. Muslim telah diserang secara fisik; masjid menjadi sasaran insiden teror, namun kejadian-kejadian ini jarang masuk berita utama. Kekerasan terhadap Muslim telah dinormalisasi, bahkan di media arus utama.

Statistik Home Office untuk tahun yang berakhir Maret 2025 menunjukkan Muslim menyumbang 45 persen dari semua kejahatan kebencian yang bermotif agama, diikuti oleh Yahudi sebesar 29 persen.

Realitas keras ini menunjukkan dengan jelas bahwa ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah dan masyarakat Inggris yang lebih luas untuk mengadopsi definisi yang jelas dan tegas.

Beda halnya dengan cepatnya Pemerintah mengadopsi definisi kerja International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) tentang anti-semitisme pada 2016, yang sejak itu dikritik karena mencampurkan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme.

Menurut Perpustakaan House of Commons, Sajid Javid, Menteri Komunitas saat itu, menyebut definisi kerja IHRA penting untuk memahami bagaimana antisemitisme termanifestasi di abad ke-21, “karena ia memberi contoh perilaku yang, tergantung pada konteksnya, bisa merupakan antisemitisme”. Definisi lain tentang antisemitisme juga ada, seperti Deklarasi Yerusalem tentang Antisemitisme 2020.

Jika Inggris dapat mengadopsi definisi IHRA dalam hitungan bulan, mengapa mendefinisikan Islamofobia masih belum terselesaikan setelah hampir satu dekade?

Uji coba yang berguna adalah membayangkan pernyataan-pernyataan ini diterapkan pada kelompok agama lain.

Berikut adalah tajuk berita dan kutipan dunia nyata tentang Muslim yang baru-baru ini muncul di media nasional dan wacana politik:

1- Islam telah menjadi masalah di Inggris sejak lama. Sudah waktunya untuk menghadapinya.

2- Islam politik adalah masalah yang berkembang di negara ini.

3- Rencana Pemerintah untuk definisi yang disebut 'Islamophobia' akan memperburuk, bukan memperbaiki, pembelahan dalam masyarakat kita.

4- Mendefinisikan Islamofobia adalah hal yang benar-benar bodoh.

5- Definisi resmi tentang Islamofobia tidak diperlukan karena sudah ada perlindungan hukum bagi Muslim.

6- Jika Pemerintah melanjutkan dengan adopsi definisi [Islamofobia], kami menyarankan agar hal ini tunduk pada konsultasi publik penuh sehingga semua potensi risiko dan manfaat dapat dipertimbangkan.

7- Definisi Islamofobia 'berisiko melemahkan undang-undang anti-terorisme'.

8- Partai Buruh 'mencoret definisi Islamofobia' di tengah kekhawatiran tentang kebebasan berbicara.

9- Bahaya mematikan dari tuduhan 'Islamofobia'.

10- Beberapa pendukung definisi resmi Islamofobia 'ingin menggunakannya untuk merongrong undang-undang kontra-terorisme dan kebijakan luar negeri Inggris'.

Untuk sesaat, bayangkan baris-baris ini ditulis ulang dengan kata Islam diganti menjadi Yudaisme atau Sikhisme. Namun ketika ditujukan kepada Muslim, pernyataan semacam itu diperlakukan sebagai debat yang sah daripada menunjukkan adanya standar ganda yang jelas.

Pemerintah kini harus bertindak dengan transparan dengan mempublikasikan rekomendasi Kelompok Kerja Independen secara penuh. Yang hilang di tengah kebisingan adalah isu yang sebenarnya: keselamatan komunitas dan kesetaraan, bukan poin politik atau narasi media.

Sampai Islamofobia diakui dan didefinisikan dengan keseriusan yang sama seperti bentuk rasisme lainnya, Inggris akan terus berkhotbah tentang kesetaraan sambil menerapkan standar ganda.