Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia, Natalius Pigai, melakukan kunjungan resmi ke Phnom Penh untuk bertemu dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja sekaligus Ketua Cambodian Human Rights Committee (CHRC) Keo Remy. Pertemuan tersebut menandai langkah baru dalam memperluas jejaring kerja sama hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.
Dalam dialog yang berlangsung di kantor Komite HAM Kamboja pada hari Senin, Pigai menempatkan isu pekerja Indonesia di Kamboja sebagai perhatian utama. Ia menyampaikan bahwa terdapat sekitar 130 ribu WNI yang tinggal di negara itu dan lebih dari 3.000 orang pernah menjadi korban penipuan daring, sehingga diperlukan kolaborasi yang lebih erat untuk memastikan perlindungan mereka.
“Salah satu yang kami bahas dalam pertemuan ini adalah rencana untuk membentuk forum tingkat menteri untuk urusan Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Tenggara sekaligus saya mengundang Menteri HAM Kamboja untuk hadir dalam High Level Meeting di Indonesia tahun depan pada forum pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia untuk bertukar pengalaman, pengetahuan dan tentu saja isu-isu HAM kawasan yang butuh perhatian bersama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, pada Senin.
Perlindungan tenaga kerja
Selain isu perlindungan tenaga kerja, Pigai juga mengangkat agenda peningkatan kapasitas HAM regional, termasuk rencana penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri urusan HAM se-Asia Pasifik yang akan digelar Indonesia pada 2026.
Menteri Kamboja, Keo Remy, mengapresiasi kunjungan delegasi Indonesia dan menilai pertemuan ini sebagai bukti bahwa isu HAM menempati posisi strategis dalam hubungan kedua negara. Ia juga menyatakan kesiapan Kamboja untuk mendukung penyelesaian persoalan pekerja Indonesia, termasuk melalui kerja sama dengan kementerian terkait di negaranya.
Bagi Pigai, Kamboja merupakan mitra penting yang memiliki hubungan historis panjang dengan Indonesia, termasuk peran Indonesia dalam proses perdamaian Kamboja di masa lalu. Karena itu, pertemuan kali ini juga sebagai langkah penting sebelum rangkaian dialog dengan para menteri HAM lainnya di ASEAN dan Asia Pasifik.
Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama, baik dalam konteks perlindungan pekerja migran maupun pengembangan agenda HAM di tingkat regional.
