Bangladesh telah meminta persetujuan dari Amerika Serikat untuk mengimpor bahan bakar minyak Rusia, serupa dengan konsesi sementara yang diberikan kepada India di tengah ketegangan Timur Tengah dan gangguan di pasar energi global.
Masalah ini dibahas dalam pertemuan pada Rabu antara Menteri Keuangan Bangladesh, Amir Khasru Mahmud Chowdhury, dan Duta Besar AS untuk Bangladesh, Brent Christensen, di Kementerian Perencanaan di Dhaka.
Usai pertemuan, Chowdhury mengatakan kepada wartawan bahwa konsesi semacam itu akan memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian nasional di tengah krisis energi global saat ini.
Menurut laporan, pihak AS telah memastikan bahwa masalah ini akan disampaikan kepada otoritas di Washington, DC, untuk pertimbangan lebih lanjut.
Diskusi antara kedua pihak fokus pada ketidakpastian di pasar energi global, terutama terkait pasokan minyak dan gas.
Chowdhury menambahkan bahwa pertemuan juga membahas cara memperkuat kerja sama bilateral antara Bangladesh dan AS di bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi.
Sanksi AS
Pasar energi global menjadi tidak stabil setelah AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian diikuti oleh aksi balasan dari Teheran.
Akibatnya, pengiriman bahan bakar melalui Selat Hormuz — salah satu jalur transportasi minyak terpenting di dunia — terganggu. Hal ini menghentikan atau mengurangi pasokan energi dari negara-negara Teluk, menciptakan volatilitas di pasar energi internasional.
Sementara itu, sanksi yang diberlakukan AS terhadap Rusia setelah serangan Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 terus memengaruhi perdagangan minyak global.
Meski ada pembatasan ini, Washington baru-baru ini memberi India fleksibilitas sementara untuk membeli minyak Rusia yang sempat terkatung-katung di laut karena sanksi.
Bangladesh berharap menerima dispensasi serupa untuk menstabilkan pasokan energinya dan mengurangi tekanan pada ekonomi nasional.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga membahas peningkatan kapasitas kelembagaan di dalam lembaga pemerintah Bangladesh.
Saat ditanya mengenai kemungkinan perjanjian perdagangan bilateral dengan AS, Chowdhury mengatakan belum ada keputusan spesifik. Pemerintah sedang mempertimbangkan dengan cermat bagaimana perjanjian semacam itu dapat menguntungkan kepentingan nasional Bangladesh.
Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan rencana kontingensi untuk menghadapi berbagai skenario, jika konflik Timur Tengah berlanjut dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
