China menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendorong “gencatan senjata menyeluruh” di Gaza dengan urgensi tinggi, sekaligus menegaskan pentingnya pengakuan terhadap Negara Palestina.
Menteri Luar Negeri Wang Yi pada Jumat mengatakan perlu “mempromosikan gencatan senjata menyeluruh” di Gaza dengan “rasa urgensi tertinggi” guna mencegah bencana kemanusiaan yang lebih parah, menurut laporan Xinhua pada Sabtu malam.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Menlu Maroko Nasser Bourita di Beijing, di mana ia mendesak komunitas internasional untuk bersatu menangani krisis Palestina saat ini.
Ia menyerukan negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel, juga Dewan Keamanan PBB serta lembaga kemanusiaan, agar menunaikan tanggung jawab mereka.
Wang menegaskan prinsip “Palestina diperintah oleh rakyat Palestina” harus diterapkan, dengan Gaza dan Tepi Barat yang diduduki diakui sebagai “wilayah tak terpisahkan” dari Palestina. Ia menambahkan, tata kelola pascaperang harus menghormati kehendak rakyat Palestina dan melindungi hak-hak mereka.
Ia juga mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB serta penguatan solusi dua negara, sekaligus menolak tindakan sepihak yang melemahkan upaya tersebut.
Menyuarakan keprihatinan mendalam atas perang genosida yang masih berlangsung di Gaza dan bencana kemanusiaan yang ditimbulkannya, Wang mengecam rencana Israel mengambil alih Kota Gaza serta “perambahan” di Tepi Barat yang diduduki. Ia menilai langkah itu “melanggar serius hukum internasional”, mengancam solusi dua negara, dan mengguncang stabilitas Timur Tengah.
Meski mendukung hak Israel untuk memiliki negara, Wang juga menegaskan hak yang sama bagi Palestina, menolak adanya “standar ganda”, dan menekankan bahwa nyawa warga Israel maupun Arab “sama berharganya”. Menurutnya, menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan hanya akan menumbuhkan kebencian.
China, tambahnya, tetap berkomitmen mendukung “perjuangan adil” Palestina serta mendorong gencatan senjata dan penyelesaian yang adil serta berkelanjutan berdasarkan resolusi PBB dan solusi dua negara.
