Konflik seputar Greenland, yang lama dipandang sebagai gagasan eksentrik Donald Trump pada masa kepresidenannya yang pertama, pada Januari 2026 memperoleh arti yang berbeda secara kualitatif.

Di tengah menguatnya persaingan geopolitik di Kutub Utara, Trump kembali memasukkan isu pengendalian pulau itu ke dalam agenda resmi, mengaitkannya dengan keamanan nasional AS, hubungan dagang dengan Eropa, dan masa depan kemitraan transatlantik.

Awalnya Gedung Putih menyatakan siap memberlakukan bea masuk atas barang-barang Eropa sebagai tanggapan atas penolakan beberapa negara mendukung klaim Amerika, yang memicu pembicaraan di Brussel tentang langkah pembalasan dan pernyataan tentang “tekanan politik terhadap kedaulatan sekutu.”

Mulai 1 Februari 2026, barang dari delapan negara Eropa — Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia — seharusnya dikenai tarif 10 persen.

Tarif tersebut direncanakan dinaikkan menjadi 25% mulai 1 Juni jika tidak tercapai kesepakatan tentang “pembelian mutlak dan penuh Greenland.”

Langkah itu dijustifikasi Trump dengan alasan bahwa Eropa tidak mendukung rencananya untuk menyerahkan kontrol atas pulau Arktik ke AS (yakni “membeli” Greenland) dan bahkan mengerahkan pasukan atau kontingen militer ke sana, yang menurutnya mempertanyakan keamanan AS.

Usulan ini berarti bukan sekadar hambatan dagang biasa, tetapi mengaitkan kebijakan perdagangan AS dengan isu geopolitik teritorial — sebuah sengketa serius antara Washington dan ibu kota-ibu kota Eropa.

Namun pada hari Rabu di Davos, Trump meredakan nadanya dengan mengumumkan penangguhan eskalasi tarif — tetapi ia tidak menolak gagasan untuk melakukan negosiasi mengenai pengalihan kontrol Greenland kepada AS.

Apa yang dikatakan Trump

Berbicara pada 21 Januari di Forum Ekonomi Dunia di Davos, presiden AS menegaskan kembali bahwa ia menganggap Greenland strategis bagi keamanan AS dan seluruh Barat. Ia menyerukan “perundingan segera” dengan Denmark tentang masa depan pulau itu dan menyatakan bahwa Washington mampu memberikan perlindungan yang lebih dapat diandalkan bagi Greenland dibanding mitra Eropa.

Dalam pidatonya Donald Trump menekankan beberapa hal yang memperkuat resonansi pernyataannya. Ia mengingatkan bahwa selama Perang Dunia II AS pada kenyataannya yang melindungi Greenland. Ia menyebut “kekeliruan masa lalu” saat pulau itu dikembalikan sepenuhnya ke dalam kendali Denmark.

“Kita begitu bodoh ketika melakukan itu,” ujarnya, menambahkan bahwa tanpa AS orang Eropa “mungkin sekarang berbicara dalam bahasa Jerman dan sedikit bahasa Jepang.”

Trump menekankan bahwa AS tidak mempertimbangkan skenario militer, tetapi mengharapkan “solusi politik yang masuk akal” dari para sekutu.

Secara bersamaan, setelah pertemuan dengan Sekjen NATO Mark Rutte, Trump mengumumkan penangguhan penerapan tarif yang sebelumnya dijadwalkan mulai 1 Februari. Menurutnya, keputusan itu terkait dengan “pemahaman kerangka” yang dicapai untuk melanjutkan dialog mengenai isu Arktik.

Ini bukan dokumen yang diatur secara hukum, dan NATO secara tegas mencatat bahwa isu kedaulatan Greenland tidak dibahas.

Pasar dan kegelisahan korporat

Secara formal hal ini meredakan ketegangan di pasar, tetapi secara politik tidak menghapus persoalan utama: Gedung Putih tetap secara publik mempertanyakan status Greenland saat ini.

Respons pasar keuangan atas ketegangan soal Greenland berlangsung cepat dan menunjukkan betapa eratnya investor menghubungkan ketidakpastian geopolitik dengan risiko ekonomi. Setelah Donald Trump pada 17–19 Januari mengancam akan memberlakukan tarif hingga 25% atas impor dari delapan negara Eropa, indeks saham Eropa anjlok tajam: STOXX 600 turun sekitar 1,2%, sementara CAC 40 Prancis, DAX Jerman, dan FTSE 100 Inggris juga berada di zona merah, turun sekitar 1,3%.

Di pasar AS efeknya lebih terasa: menurut Reuters, pada salah satu hari Dow Jones turun sekitar 1,8%, S&P 500 sekitar 2,1%, dan Nasdaq sekitar 2,4%, menjadi penurunan harian paling tajam dalam beberapa bulan. Bitcoin kehilangan 3%.

Investor juga merespons dengan rotasi ke aset defensif: emas dan perak naik ke level tertinggi, sementara dolar sempat melemah karena pelaku pasar meningkatkan porsi instrumen “aman.”

Setelah Trump mengumumkan penangguhan ancaman tarif di WEF Davos dan menyebut adanya “kesepahaman kerangka,” pasar sebagian pulih: STOXX 600 naik sekitar 1,2%, dan indeks utama AS — dari Dow hingga Nasdaq — menunjukkan dinamika positif, mencerminkan berkurangnya risiko konflik dagang langsung.

Meski begitu analis mencatat bahwa volatilitas tetap tinggi dan reaksi pasar lebih menggambarkan ketidakpastian terhadap kebijakan AS di masa depan daripada keyakinan pada ketahanan hubungan ekonomi transatlantik: investor masih mencari “pelabuhan aman” di tengah ketidakpastian politik.

Eropa dalam posisi bertahan

Di Brussel dan ibu kota-ibu kota Eropa, retorika Trump dipandang bukan sebagai inisiatif pribadi semata, melainkan bentuk tekanan terhadap sekutu.

Komisi Eropa sebelumnya secara langsung menggambarkan ancaman tarif dan tuntutan soal Greenland sebagai upaya merusak prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Ketua Dewan Eropa António Costa mengatakan sinyal semacam itu “menciptakan tantangan terhadap keamanan dan kemakmuran Eropa” dan membutuhkan respons kolektif.

Denmark, yang kedaulatannya terpengaruh langsung, menegaskan bahwa soal kepemilikan Greenland tidak dapat diperdebatkan, meskipun Kopenhagen siap berbicara tentang perluasan kerja sama ekonomi dan pertahanan dengan AS di kawasan.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyatakan bahwa Presiden AS Donald Trump belum melepaskan niatnya terkait Greenland, meski ada jaminan tidak menggunakan kekuatan militer.

Menteri itu kembali menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual, menambahkan bahwa “manusia tidak untuk diperdagangkan.” Ia mengingatkan kesepakatan pada 14 Januari di Washington dalam pertemuan yang melibatkan perwakilan Denmark, Greenland, dan AS, di mana pihak-pihak setuju membentuk kelompok kerja. Menurutnya format itu dimaksudkan untuk membahas kekhawatiran Amerika tanpa melampaui “garis merah” prinsipil bagi Kopenhagen.

Rasmussen menekankan bahwa Denmark tidak bermaksud melepaskan prinsip dasar tatanan internasional yang berdasarkan kedaulatan negara dan hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri.

Sementara itu di struktur UE sedang dibahas alat untuk melindungi diri dari tekanan politik lewat perdagangan — termasuk kemungkinan mengaktifkan yang disebut “Instrumen Melawan Pemaksaan”, mekanisme yang memungkinkan pembatasan akses perusahaan asing ke pasar UE bila terjadi tekanan terhadap Uni.

Walau pernyataan Trump di Davos tentang penangguhan tarif sedikit menenangkan pasar, ketidakpastian itu sendiri sudah memberikan dampak. Perusahaan-perusahaan Eropa yang bergantung pada pasar AS, termasuk sektor mewah dan industri, mencatat penurunan harga saham beberapa hari sebelumnya.

Investor beralih ke aset defensif karena risiko eskalasi konflik dagang. Analis menunjukkan bahwa bahkan ancaman sementara perang tarif antara AS dan UE menciptakan risiko jangka panjang bagi kepercayaan dan iklim investasi.

Ekonom menekankan: persoalan utama bukan pada tarif itu sendiri, melainkan penggunaan instrumen perdagangan sebagai alat tekanan geopolitik antara sekutu.

Penilaian pusat pemikir Barat

Pusat-pusat analitik terkemuka di Barat menafsirkan situasi ini lebih luas daripada sekadar sengketa atas wilayah tertentu.

Di Council on Foreign Relations AS (CFR) dicatat bahwa krisis Greenland adalah gejala pergeseran yang lebih dalam: AS semakin sering bertindak bukan sebagai koordinator aliansi tetapi sebagai negara yang memajukan kepentingannya sendiri bahkan dengan mengorbankan mitra.

Ancaman terakhir Donald Trump terkait Greenland bagi Eropa bukan sekadar sengketa dagang lagi, melainkan ujian serius bagi hubungan transatlantik, tegas peneliti senior wilayah Eropa CFR Liana Fix dan peneliti kebijakan luar negeri AS di CFR Ben Harris.

Para ahli menunjukkan bahwa para pemimpin Eropa mencoba menggunakan mekanisme kerja sama yang ada dengan menawarkan Washington “semua kecuali wilayah” — kehadiran NATO yang lebih luas di Arktik, perluasan akses militer AS, dan proyek-proyek investasi — untuk menjawab kekhawatiran keamanan Amerika. Namun taktik Trump yang kini memasukkan klaim teritorial melintasi “garis merah” kebijakan Eropa, karena potensi aneksasi Greenland akan melanggar kedaulatan Denmark dan hukum internasional serta dapat meruntuhkan dasar NATO jika anggotanya yang paling berpengaruh mulai mengancam sekutu.

Penulis mencatat bahwa Eropa semakin mengombinasikan strategi keterlibatan dengan elemen pencegahan, berusaha menunjukkan bahwa perebutan wilayah tidak akan menjadi kemenangan mudah bagi AS, namun tetap menghindari pemutusan hubungan secara langsung.

Ini termasuk konsultasi dengan anggota Kongres AS, memperlihatkan ketidakbergunaan perebutan teritorial demi keamanan, serta mempertimbangkan instrumen ekonomi dan militer untuk menahan, termasuk sanksi dan peningkatan kehadiran militer.

Namun banyak “opsi nuklir”, seperti membatasi akses AS ke pangkalan-pangkalan Eropa, nyaris tidak dapat direalisasikan karena UE tetap bergantung secara ekonomi dan pertahanan pada AS di sejumlah bidang kunci. Fix dan Harris menyimpulkan bahwa Eropa harus sungguh-sungguh mempersiapkan skenario tanpa preseden dan berhenti mengandalkan model lama kerja sama transatlantik, karena krisis ini mengungkap kerentanan aliansi.

Analis Atlantic Council menilai bahwa Eropa menghadapi dilema: terbatas pada protes simbolis, atau memanfaatkan krisis ini sebagai alasan untuk memperkuat otonomi strategis — di bidang pertahanan, energi, dan perdagangan.

Josh Lipsky, ketua komite ekonomi internasional Atlantic Council dan direktur senior Pusat Geoekonomi, menilai bahwa mundurnya sementara Trump dari ancaman tarif dan politik membawa kelegaan di Eropa, tapi itu tidak akan berlangsung lama.

Menurutnya para pemimpin dan kalangan bisnis Eropa tidak lagi siap kembali ke logika hubungan lama dengan AS tanpa jaminan kuat stabilitas: mereka telah membayar harga politik atas sikap kacau Amerika dan khawatir krisis semacam ini terulang.

Lipsky juga menunjukkan bahwa reaksi pasar — kenaikan imbal hasil obligasi, volatilitas, dan tekanan melalui suku bunga hipotek — menjadi faktor yang mendorong Trump meredakan kebijakan, menegaskan kepekaannya terhadap sinyal finansial.

Matthew Kroenig, wakil presiden dan direktur senior Pusat Strategi dan Keamanan Scowcroft, berpendapat bahwa ancaman Trump terhadap sekutu NATO bukan cerminan kesiapan nyata untuk skenario kekerasan, melainkan bagian dari taktik negosiasi. Ia memperkirakan hasil yang mungkin bukan pemindahan kedaulatan Greenland, melainkan kesepakatan kompromi yang memperkuat kehadiran militer Denmark dan sekutu serta memperluas akses AS ke infrastruktur di pulau itu. Tugas kunci menurutnya adalah menemukan formula yang mengakomodasi tuntutan keamanan Washington tanpa melanggar prinsip kedaulatan sekutu.

Tressa Ghaddar Goonow, peneliti senior di Pusat Strategi dan Keamanan Scowcroft dan mantan pejabat tinggi Pentagon, memperingatkan bahwa bahkan jika tercapai kesepakatan, kampanye tekanan Trump sudah merusak suasana transatlantik.

Menurutnya latar krisis yang terus menerus mengikis kesiapan politik negara-negara Eropa untuk mendukung inisiatif keamanan AS — termasuk peningkatan belanja pertahanan dan pembelian persenjataan Amerika. Ia menyoroti bahwa tekanan itu menimpa negara-negara yang selama ini aktif meningkatkan anggaran militer, sehingga kebijakan Gedung Putih justru kontraproduktif secara strategis.

Jorn Fleck, direktur senior Pusat Eropa Atlantic Council dan mantan staf Parlemen Eropa, menilai kesiapan Trump untuk eskalasi ekstrem dalam hubungan dengan sekutu sudah mengubah dinamika politik di Eropa. Menurutnya krisis ini mengecilkan ruang gerak bagi politisi Eropa yang sebelumnya menganjurkan konsesi dan “penenangan” terhadap Washington, walau banyak yang belum siap mengakuinya secara terbuka.

Dalam jangka panjang, kata Fleck, hal ini bisa mempercepat peninjauan ulang strategi Eropa terhadap AS dan memperkuat arah menuju otonomi yang lebih besar.

Di European Council on Foreign Relations (ECFR) ditegaskan bahwa ancaman utama bagi UE sekarang bukan semata Washington, melainkan kemungkinan perpecahan internal antara negara-negara yang siap merespons keras dan mereka yang lebih memilih menghindari konflik dengan Gedung Putih.

Spesialis kebijakan terkemuka ECFR José Ignacio Torreblanca menekankan bahwa dominasi kepentingan AS atas Greenland mengancam eksistensi lembaga-lembaga Barat kunci. Menurut Torreblanca, jika presiden AS bersikeras mengendalikan Greenland dan benar-benar menganeksinya, hal itu tidak hanya bisa “menghancurkan NATO” tetapi juga merusak solidaritas UE.

Ia berpendapat bahwa saat salah satu pihak aliansi dapat menggunakan keunggulan militer dan politiknya terhadap sekutu, itu akan merusak dasar keamanan kolektif dan mengubah Dewan Atlantik Utara menjadi struktur yang kehilangan makna, sedangkan kerja sama itu sendiri berubah menjadi sumber perpecahan.

Menurut ahli ini, UE harus bertindak tegas dan preventif, jika tidak akan menjadi lemah dan terpecah. Torreblanca mengusulkan langkah-langkah yang bisa membuat upaya aneksasi menjadi “sangat mahal” bagi AS, termasuk tindakan diplomatik, ekonomi, dan hukum. Ia memperingatkan bahwa tanpa strategi jelas dan respons kolektif, Eropa berisiko terpecah, memperkuat gerakan radikal, dan melemahkan institusinya, yang akan mengurangi kemampuan UE dan NATO menahan tantangan geopolitik, bukan hanya dari AS tetapi juga negara lain.

Kesimpulan mayoritas pakar bertepatan: persengketaan mengenai Greenland bukan lagi sekadar gagasan eksentrik Trump, melainkan ujian daya tahan hubungan transatlantik di era baru persaingan global.

Hadiah untuk ulang tahun Amerika?

Kepercayaan antara AS dan Eropa sudah terguncang serius, dan krisis Greenland menunjukkan bahwa bahkan dalam NATO tidak lagi ada kepercayaan lama terhadap mitra, kata Yuri Romanyuk, ketua organisasi masyarakat “Ukraina di NATO”, dalam komentar untuk TRT Rusia.

“AS yang dikenal dunia selama 80 tahun terakhir pada dasarnya sudah tidak ada lagi. Prinsip-prinsip yang menopang hubungan dalam Aliansi — demokrasi, keandalan, keterdugaan — telah hancur. Kita menyaksikan realitas baru trumpisme dan absurditas politik yang merusak AS sendiri dan menghancurkan sistem aliansi,” ujarnya.

Menurut Romanyuk, situasi saat ini sudah merusak struktur kemitraan transatlantik itu sendiri. Ia mencatat bahwa selama beberapa dekade sekutu beroperasi atas dasar kepastian kewajiban bersama, namun kini “negara-negara melihat bahwa bahkan jaminan NATO bisa menjadi objek tawar-menawar dan tekanan.”

“Ketika pemimpin Aliansi pada dasarnya berkata kepada mitra: ‘serahkan secara baik-baik, kalau tidak akan lebih buruk,’ itu menghancurkan gagasan soal persahabatan. Mengembalikan kepercayaan akan sangat sulit. Bahkan jika setelah Trump ada presiden lain di Gedung Putih, memulihkan jembatan antara AS dan Eropa akan memakan waktu bertahun-tahun,” tegasnya.

Romanyuk juga menilai bahwa kompromi yang sedang dibahas soal Greenland menjadi mungkin hanya karena Trump meninggalkan skenario maksimalis.

“Formula di mana AS mendapat kehadiran militer yang lebih luas, larangan pengaruh China, dan pada dasarnya akses eksklusif ke infrastruktur pulau adalah bagi Trump ‘burung di tangan’. Tapi fakta bahwa isu seperti itu diajukan secara ultimatum sudah meninggalkan jejak mendalam dalam hubungan NATO,” katanya.

Romanyuk mencatat bahwa Eropa memiliki tuas ekonomi dan finansial nyata untuk menekan Washington dan jika diperlukan mampu membalas AS secara menyakitkan.

“Siapa pun yang menertawakan atau berusaha mengecilkan peran Eropa — ingat itu adalah ekonomi lebih dari $17 triliun per tahun. Negara-negara Eropa memegang trilunan dolar obligasi Treasury AS. Dalam perang dagang sungguhan, Eropa mampu mengguncang pasar, melemahkan dolar, dan menyerang sektor-sektor kunci ekonomi Amerika,” tegasnya.

Menurut Romanyuk, Brussel punya beragam alat tekanan — dari langkah tarif hingga serangan terhadap raksasa teknologi Amerika.

“Ini tentang korporasi terbesar — Google, Amazon, Meta, Tesla dan lain-lain — yang meraup triliunan di pasar Eropa. Ada juga tuas teknologi: monopoli Belanda atas peralatan litografi untuk chip, mekanisme antimonopoli, paket balasan tarif bernilai puluhan miliar dolar,” ujarnya.

Ahli itu juga menyatakan bahwa langkah-langkah Eropa sudah mulai berdampak pada pasar.

“Bahkan penjualan obligasi AS yang terbatas oleh Belanda dan Denmark memicu reaksi gugup di Washington dan penurunan pasar saham. Ini menunjukkan: Eropa punya alat, dan alat itu bekerja,” kata Romanyuk.

Namun, menurutnya, masalah utama adalah kemauan politik. “Langkah-langkah ini menyakitkan juga bagi Eropa sendiri, sehingga banyak pemimpin ragu menghadapi konfrontasi keras. Tapi mengatakan UE tak punya tuas adalah salah. Mereka ada, dan Trump jelas paham itu,” ujarnya.

Penerima manfaat utama krisis Greenland adalah China, sementara Rusia memanfaatkan situasi itu untuk melegitimasi agresinya, dan AS justru menderita kerugian strategis, menurut Romanyuk.

“Dalam konteks ini China tampak sebagai satu-satunya kekuatan besar yang menunjukkan keterdugaan. Dunia tahu apa yang diharapkan darinya. Di tengah kekacauan yang dibuat AS dan Rusia, Beijing tampak sebagai pulau stabilitas, rasionalitas, dan kewarasan,” katanya.

Menurut Romanyuk, Moskow mengadopsi narasi Trump untuk membenarkan kebijakannya sendiri. “Rusia segera mengangkat narasi ini. Lavrov sudah terang-terangan berkata: jika AS dapat membenarkan tekanan terhadap Greenland atas dasar keamanan, maka Rusia juga ‘berhak’ merebut Krimea. Itu pembenaran langsung atas aneksasi dan penghancuran hukum internasional,” tegasnya.

Ia berpendapat bahwa AS secara strategis kalah, meski secara taktis mendapat konsesi. “Trump mendapat konsesi soal Greenland, tetapi dengan harga kehilangan kepercayaan. AS menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak lagi sekutu yang dapat diandalkan. Payung nuklir AS berhenti menjadi jaminan keamanan,” katanya.

Romanyuk mengatakan tekanan terhadap Greenland tidak hanya soal keamanan, tetapi juga dorongan politik pribadi Donald Trump, termasuk keinginan masuk sejarah menjelang peringatan 250 tahun AS.

“Semua ini dilakukan demi ‘keagungan’ menjelang 250 tahun Amerika Serikat. Trump ingin menunjukkan kebesarannya dan mencatat namanya dalam sejarah — sebagai presiden yang ‘membeli Greenland’, seperti pada masa pembelian Alaska dan Louisiana. Ia takut tidak dilupakan seperti para pendiri negara. Ia tidak melepas ide ini hingga kini dan bahkan setelah semua kesepakatan terus mengatakan siap membayar suara warga Greenland agar masuk di bawah bendera AS,” katanya.

Menurutnya konsekuensinya akan bersifat jangka panjang. “Saya sudah memperingatkan jauh sebelum pemilihan Trump: kebijakannya akan memicu perlombaan senjata nuklir global. Dan ini sudah dimulai. Jepang, Jerman, Polandia, negara-negara Baltik, Korea Selatan — semuanya mulai memikirkan perlindungan nuklir sendiri karena tak lagi percaya pada kewajiban aliansi AS,” ujar Romanyuk.

Ahli itu juga mencatat bahwa tekanan Washington terhadap sekutu sudah merusak persatuan Barat. “Saat Jerman dalam 24 jam menarik perwiranya dari latihan di Greenland karena takut konsekuensi ekonomi, itu menjadi simbol: bahkan negara-negara Eropa terbesar mulai bertindak karena ketakutan, bukan karena solidaritas,” katanya.

Akhirnya, menurut Romanyuk, krisis Greenland menjadi gejala transformasi yang lebih dalam. “Trump ingin masuk sejarah sebagai presiden yang ‘membeli Greenland’, tetapi kenyataannya ia masuk sejarah sebagai orang yang memulai proses perusakan kepercayaan terhadap AS sebagai mitra global,” simpulnya.

Krisis Greenland menunjukkan bahwa dalam hubungan transatlantik telah hilang “larangan terhadap yang tak terpikirkan”: isu teritorial dan tarif untuk pertama kali digabungkan menjadi satu alat tekanan antara sekutu.

Bahkan jika kesepakatan kerangka di Davos sementara menurunkan suhu, preseden itu tetap ada — dan jika taktik serupa diulangi, hal itu akan mengubah perilaku Eropa: dari kepercayaan pada otomatisme NATO menuju perluasan instrumen perlindungan terhadap pemaksaan politik-ekonomi dan upaya mengurangi ketergantungan pada Washington.