ASIA
2 menit membaca
Wacana zona waktu ASEAN, perdebatan ringan di sosmed Malaysia soal ganti zona waktu
Perdebatan soal kemungkinan Peninsular Malaysia dan Singapura menyesuaikan zona waktu agar lebih selaras dengan Bangkok dan Jakarta kembali muncul. Para ahli menilai hal ini dapat berdampak positif pada efisiensi bisnis dan pasar.
Wacana zona waktu ASEAN, perdebatan ringan di sosmed Malaysia soal ganti zona waktu
Foto Arsip: KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, telah menjadi pusat perhatian dunia.
21 November 2025

Perdebatan ringan kembali muncul di Malaysia mengenai kemungkinan memundurkan zona waktu satu jam, agar matahari lebih pagi muncul dan Kuala Lumpur (Semenanjung Malaysia) berada dalam zona waktu yang sama dengan Bangkok dan Jakarta.

Dilansir dari Strait Times (ST), Perdebatan ringan di sosial media ini muncul setelah seorang menteri Malaysia jogging pagi di Kota Kinabalu, Sabah, yang ia unggah di platform media sosial X. Perdebatan yang berfokus pada apakah semenanjung Malaysia dan Singapura berada di zona waktu yang tepat.

Meskipun Kuala Lumpur dan Singapura berada pada garis bujur yang hampir sama dengan Bangkok dan Jakarta, keduanya berada satu jam lebih maju, mengikuti zona waktu yang sama dengan Manila, padahal ibu kota Filipina terletak sekitar 2.500 km di sebelah timur.

Ketidaksesuaian ini membuat matahari terbit sekitar pukul 7 pagi di Semenanjung Malaysia, dibandingkan dengan sekitar pukul 5.30 di Jakarta dan pukul 6 di Manila, di mana zona waktu lebih selaras dengan posisi geografis mereka.

Gagasan zona waktu bersama di ASEAN bukan hal baru; ide ini sempat mencuat sekitar satu dekade lalu dan sempat dibahas di kalangan menteri.

Menurut laporan ST, Singapura sangat mendukung konsep tersebut, menurut Menteri Luar Negeri K. Shanmugam, yang sebelumnya pernah mengusulkannya.

Isu ini kembali dibicarakan pada ASEAN Foreign Ministers’ Retreat di Kota Kinabalu pada 28 Januari 2015. Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Malaysia saat itu, Anifah Aman, menyatakan bahwa zona waktu bersama bagi ibu kota ASEAN “merupakan ide yang layak dipertimbangkan”.

Ia menambahkan, hal ini sejalan dengan pembentukan Komunitas ASEAN yang terintegrasi dan bisa membantu koordinasi operasi penerbangan serta kegiatan pasar saham antarnegara anggota.

Beberapa pihak menekankan bahwa penerapan zona waktu bersama juga dapat mempermudah koordinasi antarinstansi pemerintah, terutama lembaga penegak hukum, dalam menjalankan tindakan dan prosedur.

Jelajahi
Pohon tumbang hentikan layanan, MRT Jakarta evakuasi 524 penumpang
Indonesia terapkan skema Global Citizenship untuk atasi kewarganegaraan ganda
Gempa bumi di Bangladesh tewaskan tiga orang di Dhaka
Konten terorisme targetkan anak-anak, Komdigi: Orang tua harus ketat lindungi dunia digital anak
Pemerintah mulai memberlakukan diskon nasional tiket transportasi untuk libur Nataru
Perpecahan atas Taiwan: Tokyo dan Beijing di ambang krisis
Taiwan luncurkan buku 'Panduan Krisis' saat pulau itu bersiap hadapi bencana dan ancaman China
Pemalsu identitas asal China dipenjara seumur hidup atas operasi judi online dan perdagangan manusia
KBRI Phnom Penh fasilitasi pemulangan pemuda bandung yang terlibat sindikat penipuan daring Kamboja
Prabowo resmikan empat infrastruktur nasional baru, percepat mobilitas dan konektivitas daerah
Tiga desa terdampak erupsi Gunung Semeru, 300 warga dievakuasi
TNI dan Pakistan sukses selesaikan latihan anti-teror Shaheen Strike II
Diari tersangka pengeboman SMAN 72 ungkap pelaku terisolasi dan aktif di grup ekstremis online
BNPB naikkan status Gunung Semeru ke level tertinggi setelah erupsi besar
Gunung Semeru kembali erupsi dengan status menjadi awas
Presiden Prabowo resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 proyek infrastruktur senilai Rp1,97 Triliun
Kebakaran dahsyat di Jepang, terbesar di dekade ini, menewaskan satu orang dan merusak 170 gedung
Diari tersangka pelaku bom SMAN 72 di Indonesia diungkap, pelaku merasa terisolasi
Korban longsor Cibeunying di Cilacap bertambah jadi 18, lima warga masih dalam pencarian
Presiden Prabowo resmikan program digitalisasi pembelajaran nasional, distribusi IFP capai 75 persen