Pengadilan Filipina menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Alice Guo—warga negara China yang pernah menjadi wali kota setelah berpura-pura sebagai warga Filipina—bersama tujuh orang lainnya atas dakwaan perdagangan manusia, menurut jaksa penuntut negara.
Guo, yang pernah menjabat sebagai wali kota sebuah kota di utara Manila, dinyatakan bersalah pada Kamis karena mengawasi pusat perjudian online yang dioperasikan warga China, tempat ratusan orang dipaksa melakukan penipuan online atau menghadapi penyiksaan.
Kompleks luas tersebut—yang berisi gedung perkantoran, vila mewah, dan kolam renang besar—digerebek pada Maret 2024 setelah seorang pekerja asal Vietnam melarikan diri dan menghubungi polisi.
Lebih dari 700 orang Filipina, China, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia, dan Rwanda ditemukan di lokasi itu, bersama dokumen yang diduga menunjukkan bahwa Guo menjabat sebagai presiden perusahaan pemilik kompleks tersebut.
Delapan terdakwa—beberapa di antaranya warga negara asing—divonis penjara seumur hidup, kata jaksa negara Olivia Torrevillas di luar gedung pengadilan di Manila.
“Setelah lebih dari satu tahun, pengadilan memberi kami putusan yang menguntungkan. Alice (Guo) dinyatakan bersalah bersama tujuh terdakwa lainnya. Hukuman seumur hidup,” ujar Torrevillas, yang menolak mengungkap nama para terdakwa lainnya karena aturan kerahasiaan.
Seorang juru bicara Komisi Anti-Kejahatan Terorganisir Filipina mengatakan kepada wartawan melalui grup pesan bahwa Guo dan tiga orang lainnya divonis atas tuduhan “mengorganisir perdagangan manusia” di dalam kompleks tersebut.
Empat terdakwa lainnya dinyatakan bersalah melakukan “tindakan perdagangan manusia”, ujar juru bicara itu.
Guo, 35 tahun, ditangkap polisi Indonesia pada September 2024 setelah melarikan diri dari Filipina.
Meskipun terpilih sebagai wali kota Bamban—lokasi pusat penipuan tersebut—pengadilan di Manila memutuskan pada Juni bahwa Guo, sebagai warga negara China, tidak memenuhi syarat untuk menjabat posisi itu.
Kedutaan Besar China pada Kamis tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Industri penipuan lintas negara berkembang pesat di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, dengan ribuan pelaku yang diperkirakan terlibat.
Korban di kawasan ini ditipu hingga mencapai US$37 miliar pada 2023, menurut laporan PBB yang menyebut kerugian global kemungkinan “jauh lebih besar”.
Pusat-pusat penipuan ini berkembang di Filipina pada era Presiden Rodrigo Duterte setelah badan regulator diberi kewenangan mengeluarkan lisensi operasi secara nasional.
Presiden Ferdinand Marcos mengumumkan larangan operasi perjudian lepas pantai pada 2024, di tengah meningkatnya kemarahan publik atas kasus Guo, dan memerintahkan warga negara asing yang bekerja di lokasi-lokasi tersebut untuk segera meninggalkan negara itu.
